KPK Ingin Menghadap Presiden Jokowi Bahas Revisi KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengungkap rencana KPK yang ingin menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, KPK ingin membahas delik tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam Rancangan Undang undang Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP).

Menurut Agus, KPK masih dalam posisinya menolak delik tersebut diatur dalam RUU RKUHP. "Kita masih seperti dalam posisi itu ya, ya kita kalau diizinkan berkomunikasi dengan bapak presiden langsung ya," ujar Agus saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Agus menilai perlu pertemuan dengan Presiden, mengingat Presiden sebagai Pemerintah sebagai pembuat Undang undang bersama dengan DPR. Namun demikian, Agus belum dapat memastikan waktu rencana pertemuan tersebut.

"Belum tahu, kan kita harus ngikutin jadwalnya Bapak Presiden juga," kata Agus.

Ia sendiri enggan berspekulasi jauh saat ditanyai kemungkinan Jokowi mendukung sikap KPK soal penolakan delik korupsi di RKUHP tersebut. "Ya belum tentu, nanti kita jelaskan," katanya.

Sebelumnya, KPK keberatan delik korupsi diatur dalam R-KUHP. Bahkan, KPK sudah menyampaikan surat keberatan itu kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut terdapat sejumlah persoalan yang dianggap berisiko bagi KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan jika tindak pidana korupsi masuk ke dalam KUHP. Pertama, tentang kewenangan kelembagaan KPK karena Undang-Undang KPK menentukan bahwa mandat KPK itu adalah memberantas korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

"Itu tegas, jadi kalau nanti masuk di dalam KUHP Pasal 1 Angka 1 itu, Undang-Undang KPK apakah masih berlaku atau tidak? Apakah bisa KPK menyelidik, menyidik, dan menuntut kasus-kasus korupsi karena itu bukan Undang-Undang Tipikor lagi tetapi undang-undang dalam KUHP," kata Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Sementara itu, kata dia, di dalam RKUHP itu tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK. "Itu tidak disebutkan juga apakah di dalam RKUHP itu sekarang tetap disebutkan kewenangan lembaga KPK, bahkan terus terang sampai hari ini draf akhir dari RKUHP itu saya belum miliki, sudah diminta tetapi selalu berubah-ubah walaupun saya ikuti terus tetapi bahwa ini draf terakhir finalnya yang akan diserahkan ke DPR belum saya lihat juga wujudnya," tuturnya.

Selain itu, terjadi perbedaan jarak atau disparitas ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dengan pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP. "RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal, ini penting banget karena kalau denda itu biasanya terlalu sedikit kalau selama ini mendapatkan pengembalian aset itu dapat dengan uang pengganti, tetapi di dalam RKUHP tidak dikenali," kata Syarif.