REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelabuhan Kuala Tanjung Sumatra Utara segera beroperasi begitu izin operasinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berencana mencari mitra yang akan mengoperasikan pelabuhan yang terletak di Kabupaten Batubara itu.

Saat ini, Pelabuhan Kuala Tanjung dikelola oleh PT Prima Multi Terminal yang merupakan anak usaha patungan antara PT Pelindo I, ‎PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero). Ada beberapa perusahaan asing yang berminat mengelola Kuala Tanjung.

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menyebutkan ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan lamaran. Hampir tiap pekan, ia kedatangan calon mitra. Ada lebih dari delapan calon mitra. Mereka berasal dari Qatar, Arab Saudi, Filipina, Prancis, Jepang, Cina, dan Hong Kong. "Kita akan adakan seleksi," ujar dia di Jakarta, Jumat (8/6).

Manajemen Pelindo I telah menunjuk penasihat seleksi. Sedang penasihan keuangan dipilih PT Danareksa. Bambang belum bersedia mengungkapkan calon mitra yang sudah mengajukan minatnya. "Awal Juli akan diumumkan tahapan proses seleksinya," kata dia.

Bambang mengatakan, konsep pengelolaan di Pelabuhan Kuala Tanjung berbeda dengan pengelolaan pelabuhan di Jakarta di bawah Pelindo 2 yang menjual saham. Saham atau aset Pelabuhan Kuala Tanjung akan tetap dimiliki Pelindo I.

Perusahaan pelat merah ini hanya menjual hak untuk pengoperasiannya selama 15-20 tahun. Konsep ini dinilai paling tepat untuk pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi Rp 4 triliun ini. "Kalau menjual saham, kontrol operasi akan susah," kata dia.

Pelabuhan Kuala Tanjung ini mempunyai kapasitas peti kemas sebanyak 600 ribu TEUs per tahun, 3,5 juta ton curah kering, dan 1,5 juta ton curah basah. Palabuhan memiliki dermaga sepanjang 1.000 meter.

Tahap selanjutnya

Pelabuhan Kuala Tanjung direncanakan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2018. Peresmian itu sekaligus untuk pencanangan pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung tahap kedua dan ketiga. Bambang menyatakan pada tahap kedua akan dibangun kawasan industri untuk industri metal dan primer. Sedangkan tahap ketiga dedicated.

Untuk pembangunan tahap kedua dan ketiga, Pelindo membutuhkan Perpres untuk mempermudah pengadaan lahan. Rancangan Perpres sudah berada di tangan Seskab. Bambang mengharapkan Perpres bisa dikeluarkan akhir Juni.

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap kedua dan ketiga akan membutuhkan lahan seluas 2.400 hektare. Untuk kawasan industri, Pelindo I sudah mendapatkan floating lahan dari Kementerian Perindustrian seluas 400 hektare untuk dibebaskan. "Seluas 100 hektare sudah dibebaskan, dan 200 hektare lagi dalam proses penelitian dokumen," ungkap Bambang.

Pelindo memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap kedua sebesar Rp 11 triliun dan tahap ketiga Rp 23 triliun. Adapun tahap pertama membutuhkan investasi Rp 4 triliun sehingga total biayanya Rp 23 triliun. Sedangkan total lahan untuk ketiganya mencapai 3.500 hektare.

Ikuti Whatsapp Channel Republika