REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, dalam proses tahapan Pilkada 2018, KPK telah melakukan kunjungan ke-15 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Kunjungan yang dilakukan KPK untuk berkomunikasi dengan para calon kepala daerah dan masyarakat terkait komitmen untuk pemberantasan korupsi.

"Dalam kunjungan, KPK sudah mengiatkan untuk mewaspadai politik uang dan kepada masyarakat, diingatkan bahwa apa yang mereka pilih nanti akan menentukan nasib lima tahun ke depan," katanya, Ahad (10/6).

Menurutnya, sampai saat ini KPK sudah memproses beberapa kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Sehingga, sambung Febri, rekam jejak para calon kepala daerah sangatlah penting untuk diketahui masyarakat.

KPK menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah membuat calon kepala daerah maupun kepala daerah terpilih melakukan korupsi. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengakui memang semakin banyak penangkapan kepala daerah maupun calon kepala daerah yang terjerat korupsi menjelang pilkada serentak 2018.

Laode menuturkan, banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi lantaran sistem pilkada yang memakan biaya tinggi. Hal itu juga yang memungkinkan calon kepala daerah mengeluarkan uang besar untuk pencalonannya. "Itu juga yang kita harapkan, jangan terlalu memaksakan diri juga," kata Syarif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika