REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau pemudik untuk tak membawa sanak keluarga yang tidak memiliki keahlian saat balik ke Jakarta. Mereka yang tak memiliki keahlian dikhawatirkan justru hanya akan menjadi beban bagi keluarga dan pihak lain di Ibu Kota.

"Jika ingin ke Jakarta harus dipersiapkan (keahlian tertentu). Jangan sampai jadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) jalanan," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan, Senin (11/6).

Ia mengatakan laju urbanisasi pascalebaran jumlahnya selalu lebih banyak dari jumlah pemudik yang pulang ke kampung halaman sebelum lebaran. Mereka rata-rata ingin mengadu nasib ke Ibu Kota. Sayangnya, jumlah lapangan kerja di Ibu Kota kadang tak sebanding dengan jumlah mereka yang datang.

Pemprov tak melarang orang untuk pergi ke Jakarta. Namun, mereka yang tak punya keahlian khusus disarankan agar lebih mengembangkan potensi di daerah masing-masing. Jika tak punya keahlian tapi nekad ke Ibu Kota, dikhawatirkan justru akan menimbulkan persoalan baru karena mereka rentan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Jika luntang-lantung di Jakarta, menggelandang di Jakarta karena telantar, sudah jadi tugas kami untuk melakukan penjangkauan karena mereka sudah menjadi PMKS jalanan," ujar Masrokhan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara masalah arus balik atau urbanisasi ke Ibu Kota pasca-Lebaran Idul Fitri. Persoalan perpindahan penduduk ini kerap menjadi diskusi publik karena jumlahnya yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Ia tak ingin ada pembatasan terhadap orang-orang yang ingin menaikkan derajat hidup. Setiap orang berhak untuk hidup lebih baik, salah satunya dengan cara mengadu nasib ke Ibu Kota.

"Jangan menutup orang mengadu nasib. Kita semua ke sini dulu mengadu nasib. Jangan sekarang kita menutup orang mengadu nasib," kata dia pekan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika