REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana soal kemungkinan Gerindra dan PDI Perjuangan berkoalisi dianggap sangat tidak realistis. Pakar politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai justru akan lebih realistis bila Jokowi memilih cawapres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) daripada berkoalisi dengan Gerindra.
"Jokowi sangat pantas menggandeng cawapres yang bisa ikut mendongkrak elektabilitasnya. Dua hal yang harus dilakukan Jokowi, memacu pembangunan dan menguatkan pasangan cawapres. Ya AHY. AHY sudah mencoba berkomunikasi dengan Pak Jokowi," katanya dalam keterangan, Rabu (13/6).
Selain itu, menurut dia, AHY akan lebih mampu meraup suara kaum milenial. Apabila kemudian didorong berpasangan dengan Jokowi, ia yakin kekuatannya lebih terlihat. Selain itu, elektabilitasnya akan luar biasa.
Bukan hanya itu, dari sisi elektabilitas, AHY jauh lebih tinggi keterkenalannya dibandingkan cawapres-cawapres alternatif lain seperto Gatot Nurmantyo dan Tuan Guru Bajang (TGB).
"Gatot Nurmantyo sangat rendah. Sementara, penentuan sebagai calon, (pemilu) ini kan gawe-nya partai. Partai yang sentral menentukan. Seperti calon-calon yang elektabilitasnya rendah, masa iya dipaksakan," ungkapnya.
Apalagi, ia menilai, Jokowi belum aman karena belum sampai 50 persen. Masyarakat masih banyak swing votter. Bagi Partai Demokrat, menurut dia, berpasangan dengan Jokowi akan menjadi momentum kembalinya Demokrat ke gelanggang pemerintahan.
"Saya pikir Partai Demokrat juga punya periode berkuasa. Jadi, saya pikir tidak mungkin Demokrat hilang begitu saja. Jadi, masih banyak simpatisan dan yang militan dengan Demokrat masih ada. Jadi, kalu digabung akan luar biasa," kata Emrus.
Sebelumnya, Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri bertemu di Istana Bogor pada Selasa (12/6) malam kemarin. Pertemuan keduanya membahas sosok tepat yang akan menjadi cawapres.
Pada waktu yang bersamaan, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI, Sandi Aga Uno, mewacanakan peluang koalisi reuni Gerindra-PDIP mungkin bisa terulang pada pilpres 2019.
"Sangat mungkin. Saya, Pak Hasto, dan PDIP punya, yaitu satu ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945 untuk membangun ekonomi yang sama-sama kita share, kita perjuangan untuk rakyat. Itu jadi role," kata Sandiaga
Ikuti Whatsapp Channel Republika