Kamis 14 Jun 2018 12:24 WIB

AS Enggan Beri Keringanan Sanksi Bagi Korut

AS percaya Kim Jong-un berkomitmen untuk denuklirisasi.

Rep: Puti Almas/ Red: Nur Aini
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo
Foto: Time
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Korea Utara (Korut) tidak akan mendapat keringanan sanksi hingga negara itu sepenuhnya melakukan denuklirisasi. Hal itu dinyatakan dalam pertemuan di Korea Selatan (Korsel) pada Kamis (14/6).

Sejumlah sanksi internasional telah diberikan kepada Korut atas uji coba dan pengembangan nuklir yang dilakukan negara itu sejak 2006. Resolusi dari Dewan Keamanan PBB membuat negara itu mendapat sanksi ekonomi, yang terbaru di antaranya menekan pendapatan ekspor hingga 3 miliar dolar AS.

Pompeo melakukan kunjungan di Ibu Kota Seoul untuk bertemu dengan negara sekutu Korsel dan Jepang. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un pada Selasa (12/6) lalu.

Pembahasan mengenai hasil pertemuan tersebut dilakukan oleh AS yang diwakili Pompeo. Korea Utara disebut telah sepakat untuk sepenuhnya menghentikan program nuklir negara mereka, yang sebelumnya dikatakan sebagai alat pertahanan.

"Kami percaya bahwa Kim Jong-un sudah memahami urgensi denuklirisasi dan harus melakukan ini dengan cepat," ujar Pompeo, dilansir BBC, Kamis (12/6).

Trump dan Kim Jong-un melakukan pertemuan di Capella Hotel di Hotel Sentosa,  Singapura pada Selasa (12/6) lalu. Keduanya membahas denuklirisasi Semenanjung Korea.

Setidaknya ada empat butir kesepakatan dari hasil pertemuan mereka. Pertama, Korut dan AS sepakat untuk menjalin hubungan baru yang mengarah kepada perdamaian. Kedua, baik AS maupin Korut setuju untuk membangun rezim yang stabil di Semenanjung Korea.

Ketiga, mengacu pada Deklarasi Panmunjeom, Korut menyatakan berkomitmen melakukan denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea. Keempat, kedua negara sepakat memulangkan tahanan perang atau tentara yang dinyatakan hilang dan telah terindentifikasi.

Meski demikian, sejumlah pihak merasa skeptis dan ragu tentang kesepakatan yang telah ditandatangani dalam sebuah dokumen resmi tersebut. Beberapa pengamat menilai bahwa tak ada rincian bagaimana Korut akan menyerahkan senjata nuklir yang mereka miliki, serta bagaimana proses denuklirisasi tersebut akan diverifikasi.

Baca: Korsel: Pertemuan Trump dan Kim Hapus Kekhawatiran Perang

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement