REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengklaim tidak ikut campur dibekukannya akun twitter milik kader Partai Demokrat.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan tidak ada dari pihak pemerintah yang meminta untuk melakukan pembekuan akun warga. "Saya sudah cek dan pemerintah tidak meminta ke twitter untuk take down (blokir) atau suspend. Saya tegaskan pemerintah tidak ada campur tangan,"katanya saat ditemui di Open House di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, di Jakarta Selatan, Jumat (15/6).

Kemungkinan kedua, kata dia, bisa saja orang itu melakukan suspend akunnya sendiri. Kemungkinan lainnya, dia melanjutkan, akun komunitas atau masyarakat tersebut ada algoritma yangmerupakan Chatbot yang menjadi sebuah layanan personal assistant yang ada pada beberapa aplikasi messenger meresahkan masyarakat yang sebelumnya sudah di flag.

Jadi, kata dia, akun ini berulang-ulang yang meresahkan masyarakat dan kemudian di take down."Jadi, opsi apapun bisa terjadi. Yang jelas saya pemerintah tidak ada sangkut pautnya," katanya.

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengetahui akun Twitter-nya yang bernama @LawanPolitikJKW di-suspend. Dia mengaku tak pernah melakukan hal yang melanggar aturan Twitter. Karena itu, Ferdinand menuding pembekuan akun Twitternya karena dia sering mengkritik pemerintah. 

Sebelumnya, Menkominfo menyatakan pihaknya telah memblokir atau take down sedikitnya 4 ribu konten-konten terkait radikalisme, terorisme, hingga ekstremisme di media sosial. Langkah tersebut dilakukan hingga akhir Mei 2018.

"(Konten) yang diblokir 4 ribu, hampir setengahnya atau 48 persen merupakan facebook (Fb) dan instagram (IG) yang mengandung terorisme, radikalisme, dan ekstremisme," katanya

Ikuti Whatsapp Channel Republika