REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pelantikan Komisaris Jenderal Polisi M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Bahkan menurut dia, pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik dan menipu rakyat.
Fadli menceritakan, masalah ini pernah menjadi kontroversi pada bulan Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat saat itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.
"Ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai. Selain mencederai semangat peformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri," kata Fadli melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Senin (18/6).
Baca: Pemerintah Batalkan Rencana Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur.
Tetap ditunjuknya nama Iriawan, lanjut Fadli, tentu saja memunculkan banyak pertanyaan. Bahkan, kengototan ini dipastikan bisa memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat.
"Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan dan Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri," kata dia.
Jawa Barat, jelas Fadli, memang bukan termasuk zona merah pilkada, bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar. Sehingga, langkah pemerintah yang tidak mau dikoreksi yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat.
"Keputusan (pelantikan) ini bisa menodai Pilkada Jawa Barat," tegas dia.
Selain itu, pelantikan tersebut juga akan akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan. Terlebih di beberapa daerah ada laporan-laporan ketidaknetralan oknum aparat tertentu.
"Jadi memang hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat," tegas dia.
Usai pelantikan Iriawan di Gedung Merdeka, Bandung, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut, pertimbangan pemilihan Iwan sebagai Pj Gubernur Jabar tidak melanggar undang-undang. "Dulu itukan orang curiga, kan nggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan pak presiden, itu nggak mungkin, saya sesuai aturan, karena nama yang saya kirim sesuai," jelas Tjahjo.
Dia mengakui, keberatan yang disampaikan padanya kemudian menjadikan mediasi dengan Menkopolhukam Wiranto. "Untuk netralitas pejabat aktif TNI dan Polri di Mabes TNI dan Polri tidak usah, walaupun Mendagri mengusulkan yang diyakini oleh Mendagri. Akhirnya pak Iriawan dimutasikan yang struktur eselonnya sama dirjen," jelasnya.
Tjahjo menilai, keputusan Iwan sebagai Pj Gubernur Jabar tidak akan mengubah apa pun pada Pilgub 27 Juni mendatang. "Pilkada tinggal seminggu orang kok curiga ada apa? Saya besok tanggal 21 ada pelantik pejabat gubernur Sumut, 22 pelantikan, pencoblosan 27 saya bisa apa? Yang penting melayani masyarakat dan tata kelola kota bisa berjalan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika