Sabtu 23 Jun 2018 13:57 WIB

Dispar: Pengawasan Kapal Wisata Komodo Masih Lemah

Kapal-kapal wisata harus dipastikan dalam kondisi prima sebelum beroperasi.

Kunjungan Wisatawan TNK. Beberapa perahu wisata sandar di dermaga Taman Nasional Komodo (TNK), Manggarai Barat, NTT.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Kunjungan Wisatawan TNK. Beberapa perahu wisata sandar di dermaga Taman Nasional Komodo (TNK), Manggarai Barat, NTT.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu menilai bahwa pengawasan terhadap kapal-kapal wisata di kawasan wisata Taman Nasional Komodo masih lemah. Salah satu dampaknya, sering terjadi kecelakaan.

"Kapal-kapal wisata yang beroperasi di Taman Nasional Komodo sering mengalami kecelakaan, ada yang tenggelam, terhanyut, terbakar, dan lainnya. Ini menunjukkan pengawasan dari Syahbandar setempat masih lemah," kata Marius Ardu Jelamu di Kupang, Sabtu (23/6).

Ia mengemukakan, peristiwa terkahir berupa terbakarnya kapal cepat (speed boat) milik perusahaan perjalanan wisata Alba Cruise ketika berlabuh di Dermaga Loh Liang, kawasan Taman Nasional Komodo, Jumat (22/6).

Marius menilai, kontrol dan pengawasan dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Labuan Bajo selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin pengoperasian kapal-kapal wisata masih lemah.

Kelaikan kapal-kapal wisata, lanjutnya, harus dipastikan dalam kondisi prima sebelum beroperasi melayani wisatawan. "Kondisi kapal-kapal harus diperiksa langsung di lapangan, bagamana fisiknya, mesinnya, peralatan keselamatan dan lainnya sebelum izin dikeluarkan. Kalau tidak laik, tidak boleh diizinkan," katanya menegaskan.

Menurut Marius, peristiwa kecelakaan kapal-kapal wisata dapat menimbulkan citra buruk terhadap destinasi wisata Labuan Bajo yang merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan nasional.

Apalagi Labuan Bajo memiliki kawasan wisata Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia (new 7 wonders) yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia, sehingga informasi apapun selalu diikuti masyarakat mancanegara, katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kinerja pengawasan dari otoritas setempat sebagai upaya perbaikan pelayanan terhadap kapal-kapal wisata daerah setempat. "Kami minta Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi instansi teknisnya KSOP setempat untuk memastikan agar pelayanan selanjutnya betul-betul profesional," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement