REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur (Polda Jatim) mengirimkan parsonel tambahan ke Polres-Polres, Polsek-Polsek, hingga TPS-TPS dalam upaya mengamankan Pilkada Serentak di wilayah setempat. Setidaknya ada sekitar 1.115 personel yang digeser untuk melakukan penebalan dan penambalan pengamanan pada gelaran pesta demokrasi.
"Yang hari ini hanya pergeseran kekurangan. Ada 1.115 personel yang digeser ke beberapa Polres. Personel penebalan baik itu di Polres maupun di Polsek bahkan mungkin ada yang di TPS," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin usai menggelar apel pengamanan Pilkada serentak 2018 di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (25/6).
Machfud menjelaskan, personel yang dikirim tentunya sudah disesuaikan dengan permintaan Polres-Polres terkait pengamanan di Pilgub Jatim. Sementara untuk detail penempatan personel-personel tambahan tersebut, kata Machfud, diserahkan sepenuhnya kepada para Kapolres berkaitan.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada para Kapolres yang sudah menghitung jumlah kekurangan. Beberapa Polres ada yang minta untuk penebalan karena memang personelnya kurang baik itu yang di TPS maupun yang di Mako-Mako," ujar Machfud.
Pada pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak di Jawa Timur, jajaran kepolisian juga nantinya akan dibantu personel dari jajaran Komando Daerah Militer V/Brawijaya. Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengungkapkan, dalam rangka Pilkada serentak di Jatim, ajaran Kodam dan Kostrad yang dilibatkan sebanyak 12 ribu personel.
"Yang Kostrad ada 600 personel yang hari ini sudah masuk membantu kepolisian di wilayah dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan pada saat pilkada ini," kata Arif.
Arif menambahkan, kesemua pasukan yang diperbantukan terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Arif melanjutkan, kesemuanya itu disiagakan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jatim yang melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpinnya.
Arif juga mengingatkan para personel TNI untuk tetap menjaga netralitas pada saat gelaran Pilkada serentak berlangsung. "TNI harus netral. Netral harga mati. Nanti kalau ada indikasi tidak netral silahkan dilaporkan," ujar Arif.