REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan memantau pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 yang diselenggarakan serentak di 171 daerah. "Presiden akan memantau jalannya pilkada, ada kemungkinan beliau ada di Bogor atau Jakarta. Beliau tidak ke daerah," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/6).

Pada Rabu (27/6) besok, pemungutan suara dalam pilkada serentak akan digelar di 171 daerah, yang meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. "Presiden tentunya tidak menggunakan hak pilih, KTP-nya Jakarta," tambah Pramono.

Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional. Dalam Keppres No. 15/2018 itu tercantum penetapan hari libur nasional guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

"Pilkada terakhir ini serentak sejumlah 171, kurang lebih 17 gubernur sisanya adalah bupati dan walikota. Dalam pilkada kali ini tentunya pemerintah belajar dari pengalaman yang ada, pelaksana tugas itu disiapkan tetapi tentunya kami sedang mengkaji mekanisme yang ada supaya pejabat yang telah memenangkan, tidak ada gugatan di MK," kata Pramono.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik pengangkatan perwira tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. "Di beberapa daerah tidak bisa dilakukan karena perbedaannya 6-7 bulan, misalnya di Jatim itu baru Januari gubernur Jatim berakhir sehingga ada waktu hampir 6 bulan, untuk itu diisi PLT," kata Pramono.