REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta masyarakat waspada pada malam menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018. Malam ini hingga besok pagi merupakan malam rawan politik uang terjadi di masyarakat atau sering disebut serangan fajar.
"Ini malam sampai besok pagi harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi penghinaan terhadap kedaulatan rakyat," ujar Deddy di rumahnya di Perumahan Jatiwaringin Asri, Pondok Gede, Kota Bekasi, Selasa (26/6).
Serangan fajar, menurut dia, penghinaan terhadap kedaulatan rakyat. Seperti bentuk money politic ataupun intimidasi terhadap warga agar memilih salah satu pasangan calon, menurut dia, tindakan yang primitif.
"Jangan sampai masyarakat terpengaruh akan hal-hal itu," kata dia. Jika mendapati perbuatan yang tidak diinginkan seperti serangan fajar tadi, ia meminta masyarakat atau pihak terkait harap melaporkan pendeteksian ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi pada kemudian hari.
Serangan fajar adalah penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.
Dalam survei yang dilakukan secara internal oleh pihaknya maupun survey eksternal oleh lembaga survei, paslon nomor urut empat Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menang. Dari situ, pihaknya mengawal kemenangan melalui survei-survei yang telah dilakukan.
"Alhamdulilah kita sudah menang dilihat dari survei yang dilakukan beberapa lembaga eksternak dan internal. Cuma, bagaimana sekarang sampai besok mengawal kemenangan ini," kata dia.
Baca Juga: KPU Jabar Siapkan Langkah Cegah Mobilisasi Pemilih
Pertama, kata dia, masyarakat maupun anggota panitia pencoblosan mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan. Berbagai antisipasi yang menimbulkan kecurangan harus siap digencarkan.
"Jangan sampai, semisal KTP palsu harus diantisipasi," ujarnya.
Selain itu, perhitungan suara di TPS jangan sampai ada penggelembungan suara di dalamnya. Sehingga, kertas-kertas yang tidak terpakai dan masyarakatnya tidak berpartisipasi agar disimpan dengan baik.
"Pemungutan suara dikawal mulai dari tingkat kecamatan sampai ke TPS-TPS. Juga antisipasi informasi teknologinya yang ada di KPU, jangan sampai ada masuknya unsur-unsur manipulasi," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) telah mempersiapkan langkah pencegahan terkait kemungkinan adanya mobilisasi pemilih dari luar wilayah Jabar saat pemungutan suara pilkada serentak, Rabu (27/6) besok. Menurut Komisioner KPU Jabar Endun Abdul Haq, KPU Jabar sudah memiliki standar operasi untuk memfilter pemilih.
Endun menjelaskan, ketika pemilih masuk ke TPS, petugas akan melakukan pengecekan formulir C6 yang wajib dibawa para pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Kalau C6 tidak dibawa ada filter kedua cek KTP-nya juga," katanya, Selasa (26/6).
Menurut Endun, untuk TPS yang berada di perbatasan, seperti Losari dan Indramayu yang dekat dengan Jawa Tengah (Jateng) atau Kota Bekasi yang berdekatan dengan DKI Jakarta, nanti akan dilihat. Kalau dia punya KTP Jawa Barat, punya hak memilih. "Tapi kalau Jateng dan DKI tentu tidak boleh karena kalau ada warga luar Jawa Barat ikut memilih itu bisa perhitungan suara ulang," katanya.
Perhitungan suara ulang ini, kata dia, merupakan konsekuensi dari adanya pemilih dari luar daerah melebihi satu orang. "Mudah-mudahan, harus lebih dari satu orang, karena dalam ketentuannya lebih dari satu orang warga luar Jawa Barat ikut memilih gubernur maka akan ada perhitungan ulang. Tapi kami harap itu tidak terjadi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika