REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Panwaslu Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatra Utara, menerima laporan terjadinya politik uang pada pelaksanaan Pilkada di kabupaten tersebut. Politik uang itu diduga terjadi saat masa tenang sebelum pencoblosan.
Komisioner Panwaslu Paluta, Panggabean Hasibuan mengatakan, ada empat laporan dugaan politik uang yang mereka terima. Keempatnya pun sudah diproses sesuai aturan.
"Ada yang bagi-bagi uang ke masyarakat yang besarannya Rp50 ribu. Dilakukan di masa tenang," kata Panggabean, Kamis (28/6).
(Baca: Ketua KPU Sumut Sebut Partisipasi Masyarakat Meningkat)
Lebih mengejutkan, laki-laki yang biasa dipanggil Gabe itu mengatakan, politik uang tersebut diduga dilakukan kepala desa hingga kepala lingkungan. Kini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan, laporan itu telah dilimpahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
"Karena memang sudah ada bukti dan saksi jadi kami limpahkan ke Sentra Gakkumdu, yaitu kejaksaan dan polisi karena itu tindak pidana pemilu," ujar dia.
Meski demikian, Gabe mengklaim, pelaksanaan Pilkada Paluta secara keseluruhan berjalan lancar dan sukses. Saat ini, sesuai tahapan, proses penghitungan di tingkat kecamatan masih berlangsung.
"Belum ada laporan (pelanggaran)," kata Gabe.
Untuk diketahui, Pilkada Paluta hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Andar Amin Harahap dan Hariro Harahap. Pasangan dengan akronim Anhar ini melawan kotak kosong saat pemungutan suara, Rabu (27/6) kemarin. Mereka diusung 11 partai politik, yakni Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PAN, PPP, Nasdem, PKPI, PKB, Demokrat, dan PBB.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Mulia Banurea menyebut jumlah partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 kali ini diperkirakan melebihi target. Namun ia belum bisa memastikan berapa jumlah pasti partisipasi masyarakat di pilgub kali ini lantaran prosesnya hingga saat ini masih berjalan.
"Alhamdulilah cukup meningkat dari pelaksanaan pilgub tahun 2013," kata Mulia saat dihubungi Republika, Rabu (27/6).
Mulia mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di pilkada 2013 lalu hanya mencapai 47 persen. Sedangkan untuk pilkada 2018 kali ini KPU Provinsi Sumut menargetkan sekitar 61 persen.
"Tapi fakta pada pelaksanaan pemungutan suara hari ini bisa mencapai di atas 61 persen," ujar Mulia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika