REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam pembukaan peresmian Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) di Istana Negara, seorang petani lada dari Bangka Belitung, Jauhari, menyampaikan curahan hati terkait perkembangan harga lada yang semakin menurun. Saat ini, harga lada Rp 50 ribu per kilogram (kg) dianggap murah dibandingkan dua puluh tahun ke belakang.
Jauhari menceritakan, harga lada pada tahun 1990-an berhasil menembus Rp 200 ribu per kg. Tingginya harga tersebut membuat petani lada kaya raya karena komoditas ini berhasil menguasai pasar ekspor.
"Orang Bangka itu kaya sampai kulkas bisa dibeli untuk menaruh baju," ujar Jauhari di Istana Negara, Kamis (28/6).
Jauhari mengatakan, pemerintah daerah Bangka Belitung sebenarnya berusaha untuk menjaga harga lada tidak anjlok dengan menyediakan gudang resi. Sayangnya, cara ini tidak dapat menahan penurunan harga tersebut.
Jokowi yang mendapat curhatan ini pun menyebut bahwa harga lada yang diekspor sudah pasti dikuasai oleh pasar global. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi secara langsung.
"Karena harga pasar sedang rendah. Harga pasar dunia kan pemerintah nggak bisa mengintervensi. Saya setiap ke Sumatera keluhannya harga karet, tapi harga karet nggak bisa intervensi karena harga dunia yang menentukan," ujar Jokowi.
Selain harga lada, Jauhari pun meminta langsung kepada Jokowi mengenai lahan yang sulit untuk bertani lada di Bangka Belitung. Daerah ini yang banyak pertambangan membuat lahan pertanian semakin sulit ditemukan. Program perhutanan sosial yang diluncurkan pemerintah memang menjadi solusi agar lahan tidur yang selama ini tidak terpakai bisa lebih produktif, termasuk bagi petani lada di Bangka Belitung.
Meski demikian Jauhari berharap agar pemerintah bisa meminjamkan lahan tidur ini kepada petani agar produktivitas petani lad semakin tinggi. "Hutan lindung ini bisa dilegalkan untuk produksi kita," ujarnya.
Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah saat ini memang tengah membagi-bagikan lahan kepada para petani agar bisa bertani dengan lahan yang luas. Target pemberian lahan sebanyak 12,7 juta hektare pun hingga kini terus dikejar.
Jokowi meminta agar Jauhari bisa berkoordinasi dengan dinas kehutanan setempat dan mengajukan permintaan agar para petani lada bisa berproduksi di lahan hutan lindung.
"Sekarang lahan yang baru dikeluarkan itu 1,08 juta hektare. Tapi lahan ini tidak boleh cuma-cuma. Kalau lahan ini tidak produktif nanti kita cabut lagi izinnya," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika