REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Calon Wali Kota Malang Sutiaji berjanji akan mengupayakan rekonsiliasi dengan partai politik (parpol). Ini termasuk parpol yang sebelumnya tidak memberikan dukungan terhadap pasangan Sutiaji-Sofyan Edi (SAE) dalam Pilkada Kota Malang, Jatim, Rabu (27/6).
"Langkah rekonsialiasi pasti akan kami tempuh dalam waktu dekat ini. Ketika pada perhelatan Pilkada ada keretakan, kami akan mengajak parpol-parpol itu bersama-sama melakukan rekonsiliasi dan membangun Kota Malang bersama-sama," kata Sutiaji di Malang, Jawa Timur, Sabtu (30/6).
Meski belum ada penetapan pemenang Pilkada Kota Malang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor urut tiga (SAE) yang memperoleh suara terbanyak versi hitung cepat telah melakukan langkah-langkah lanjutan melalui rekonsiliasi parpol. Sutiaji mengaku beberapa parpol sudah mulai menjalin komunikasi dengannya pascapilkada.
"Sudah mulai ada yang merapat dan ucapan selamat dari ketua partai juga sudah disampaikan. Menurut saya itu sebagai bentuk komunikasi yang baik dan harus ditindaklanjuti," ujarnya.
Hanya saja, Sutiaji yang juga Plt wali kota Malang menggantikan Wahid Wahyudi itu masih enggan menyebut partai apa saja yang telah merapat. "Dari jajaran partai pusat juga sudah menjalin komunikasi, tetapi tidak disebutkan. Pilkada kan sudah selesai, sudah nggak bisa kapling-kapling karena membangun Kota Malang kan harus bersama," tuturnya.
Ada sepuluh partai yang menduduki kursi legislatif (DPRD) Kota Malang. Dua di antaranya, yakni Partai Demokrat dan Golkar menjadi pengusung pasangan SAE dalam Pilkada.
Sementara sisanya memberi dukungan kepada dua pasangan calon lain, seperti PDIP, PAN, Hanura, PPP dan NasDem memberikan dukungan kepada Ya'qud Ananda Qudban-Ahmad Wanedi (pasangan nomor urut 1).
Sedangkan PKB, Partai Gerindra dan PKS mengusung an memberikan dukungan kepada asangan petahana Moch Anton-Syamsul Mahmud (pasangan nomor urut 2).
Menyinggung adanya kemungkinan parpol nonpengusung menjadi bagian dari oposisi, Sutiaji mengatakan tidak akan khawatir dan tidak masalah. Bahkan, ia mengatakan, oposisi dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan untuk mengingatkan.
Apalagi, salah satu tugas dewan juga ada fungsi kontrol an mengkritisi pemerintah. "Kami berharap ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, namun bukan berarti legislatif tidak kritis terhadap pemerintah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika