REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Koperasi dan UKM menyadari pembangunan fisik tidak memberikan jaminan dan kepastian dalam menjaga pasar rakyat tetap bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menurut Asisten Deputi Pemasaran Kemenkop dan UKM Herustiati diperlukan terobosan yang tepat, dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM pengelola dan pedagang pasar rakyat.
Herustiati mengatakan program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali dapat meningkatkan transaksi jual beli yang semula hanya bersifat per pekan menjadi pasar harian.
Menurutnya, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku KUMKM, mengingatkan program tersebut dianggap telah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan, pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja.
Kepala Pasar Banjar Nagari Denpasar I Nyoman Suparta menyatakan dukungan dana revitalisasi pasar dan manajemen tata kelola pasar rakyat berdampak positif pada pengembangan Pasar Banjar Nagari yang saat ini diisi oleh 56 pedagang pemilik kios dan 40 lapak dari pedagang musiman.
"Kondisi pasar menjadi lebih baik setelah revitalisasi, begitu pula dengan tata kelola meskipun begitu ada kendala khususnya dana hibah dari pemerintah daerah yang menjadi beban pengelola pasar. Kami berharap kendala tersebut dapat diatasi oleh kementerian," kata I Nyoman Suparta berdasarkan rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (1/7).
Sementara itu Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi, Berry Fauzi menambahkan revitalisasi pasar rakyat dan manajemen tata kelola diharapkan dapat mengubah stigma tentang pasar rakyat yang kumuh. Dimana menjadi pasar yang penuh pesona, atraktif, dan memberikan tempat yang layak berjualan bagi pedagang, dan layak belanja bagi pembeli.
Herustiasti menambahkan kebijakan pengembangan pasar rakyat terbingkai dalam tiga tahapan. Pada tahap awal diberikan stimulasi pembangunan fisik melalui pola tugas perbantuan dengan harapan daerah semakin partisipatif. Tahapan kedua dilakukan peningkatan profesionalisme melalui pendampingan manajemen.
Pada tahap ketiga dilakukan berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningaktan kapasitas sehingga ke depan koperasi pengelola pasar rakyat akan mampu mewujudkan pasar yang bercorak modern dan mandiri.
Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak tahun 2003-2017 telah membangun sebanyak 728 unit pasar yang tersebar di 383 Kabupaten/Kota.
Sedangkan tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal, maupun pasca bencana. Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1000 pedagang atau pelaku KUMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika