REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia mengatakan pada hari ini bahwa pihaknya telah mengakhiri bantuan langsung kepada Otoritas Palestina. Itu dikarenakan, sumbangan Australia digunakan oleh pejabat Palestina, bukan untuk warga yang membutuhkan.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, Australia telah memotong dana Bank Dunia untuk Program Pemulihan dan Pembangunan Palestina. Hal ini setelah menulis kepada Otoritas Palestina pada akhir Mei mencari jaminan bahwa pendanaan Australia tidak ditujukan kepada para pejabat Palestina.
"Saya yakin bahwa pendanaan Australia sebelumnya kepada PA melalui Bank Dunia telah digunakan sebagaimana yang dimaksudkan. Namun, saya prihatin bahwa dalam memberikan dana untuk aspek operasi PA ini ada peluang bagi mereka untuk menggunakan anggarannya sendiri untuk kegiatan politik dimana Australia tidak akan pernah mendukung," kata Bishop dalam sebuah pernyataan.
(Baca: Tentara Israel Tahan 355 Warga Palestina)
"Setiap bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina kepada mereka yang dihukum karena kekerasan bermotif politik adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Australia dan merusak prospek perdamaian yang bermakna antara Israel dan Palestina," tambahnya.
Sumbangan Australia senilai 10 juta dolar Australia (sekitar 7,4 juta dolar AS) kepada perwalian sekarang akan dialihkan kembali ke Dana Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wilayah Palestina dimana mereka rentan perawatan kesehatan, makanan, air, sanitasi dan tempat tinggal yang lebih baik.
(Baca: Sepanjang 2018, Tentara Israel Bantai 25 Anak Palestina)
Pada bulan Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pemerintah AS karena mengeluarkan undang-undang yang menangguhkan beberapa bantuan keuangan kepada rakyat Palestina atas tunjangan yang dibayarkan kepada keluarga Palestina yang tewas atau dipenjarakan dalam pertempuran dengan Israel.
Anggota parlemen pemerintah Australia Eric Abetz menyambut pendirian Bishop. "Keputusan Menteri Bishop yang kuat dan menentukan hari ini untuk memastikan bahwa Otoritas Palestina tidak lagi dapat menggunakan bantuan kami untuk membebaskan uang dalam anggarannya untuk terorisme yang dipromosikan negara sangat positif," kata Abetz.
"Sangat penting bahwa kami memastikan bantuan asing tidak dibelanjakan, atau menyediakan uang untuk, promosi terorisme dan menyalurkan bantuan ke Wilayah Palestina melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan jalan keluar bagi otoritas untuk berbuat semaunya," tambahnya, dilansir AP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika