REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pengembangan kota cerdas (smart city) untuk merespons tingginya laju urbanisasi. Apalagi, laju urbanisasi kota-kota di Indonesia cukup tinggi.
Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, pada 2025 diperkirakan 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, terutama di 12 Kota Metropolitan dan 20 Kota Sedang. Meski demikian, kawasan perkotaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pengembangan kota cerdas di Indonesia perlu waktu. Kita sudah mulai tahun 2015 dengan menargetkan terpenuhinya standar pelayanan minimal kota-kota di Indonesia tercapai tahun 2025," ujarnya saat membuka 2nd Joint Cooperation Meeting Indonesia-Korea bertajuk "Penguatan Kerja Sama Indonesia - Korea dalam Smart City dan Transit Oriented Development (TOD)" di Jakarta, Rabu (4/7).
Selanjutnya PUPR akan maju menuju kota hijau yang ditargetkan tercapai pada 2035 dan kemudian pada 2045 diharapkan sudah mencapai pengembangan smart city.
Pada 2015, Kementerian PUPR telah menyusun masterplan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) di Indonesia termasuk didalamnya kota cerdas berkelanjutan. Upaya ini juga dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan Sustainable Development Goals (SDG’s) dan New Urban Agenda (NUA) yang disepakati pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador sebagai agenda dalam mendukung kawasan perkotaan yang layak huni.
Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi ini, kata dia, memiliki delapan indikator yaitu smart development planning, smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building dan smart energy.
"Pengalaman Korea Selatan dalam mengembangkan smart city sejak 2000, dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Hingga saat ini salah satu upaya pemerintah dalam menjawab masalah perkotaan adalah dengan memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan infrastruktur, termasuk kebutuhan untuk infrastruktur dasar permukiman," ujar Sri Hartoyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika