REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, pembicaraan damai antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban masih memilki harapan. Hal tersebut ia katakan ketika melakukan kunjungan ke negara itu pada Senin (9/7).
Pompeo mengungkapkan saat ini basis dan kekuatan Taliban mulai terkikis. "Banyak dari Taliban sekarang melihat bahwa mereka tidak dapat menang di lapangan secara militer. Itu sangat terkait dengan strategi Presiden (Donald) Trump," katanya ketika menggelar konferensi pers bersama Presiden Ashraf Ghani, dikutip laman Al Arabiya.
Oleh karena itu, ia cukup yakin pembicaraan damai antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan akan segera terwujud. "Satu elemen dari kemajuan adalah kapasitas yang sekarang kita harus percaya bahwa sekarang ada harapan," ujarnya.
Kendati demikian, Pompeo tak menyangkal, masih banyak hal yang perlu dilakukan agar pembicaraan perdamaian terwujud. Kunjungan Pompeo ke Afghanistan merupakan yang perdana sejak ia dilantik sebagai menlu AS pada April lalu. Kunjungan tersebut sekaligus menandakan masih bertahannya dukungan AS terhadap Pemerintah Afghanistan.
Peperangan antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Peperangan telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas. Pada tahun lalu saja konflik telah membunuh atau melukai lebih dari 10 ribu warga sipil.
Selama memerangi milisi Taliban, pasukan Afghanistan dibantu oleh militer AS. Serangan udara pun kerap dilancarkan militer AS ke basis-basis Taliban. Namun, Taliban belum menyerah. Serangan militer Afghanistan dan AS tak jarang dibalas Taliban dengan serangan bom bunuh diri yang menargetkan warga sipil. Ibu Kota Afghanistan Kabul merupakan kota yang kerap menjadi sasaran serangan bom bunuh diri tersebut.
Pada April lalu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menawarkan perundingan damai tanpa syarat kepada Taliban. Ghani pun mengajukan tawaran gencatan senjata dan pembebasan anggota Taliban yang kini ditahan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya siap menerima peninjauan kembali konstitusi sebagai bagian dari sebuah perjanjian dengan Taliban.
Tawaran Ghani tersebut mewakili pergeseran sikap yang sangat signifikan. Sebab sebelumnya, Ghani kerap menyebut Taliban sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Namun Ghani menekankan, kerangka politik untuk perundingan perdamaian harus diciptakan melalui gencatan senjata dan mengakui Taliban sebagai kelompok politik yang sah dengan jabatan politik resmi. Sebagai gantinya, Taliban pun harus mengakui pemerintah Afghanistan dan menghormati peraturan hukumnya.
Baca: Bom Bunuh Diri Guncang Afghanistan, 10 Orang Tewas
Ikuti Whatsapp Channel Republika