REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji sejumlah insentif yang bisa diberikan kepada sektor usaha untuk meredam dampak perang dagang. Ia berharap hal itu dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Insentif yang sudah kita berikan apakah itu tax holiday ataukah itu tax allowance itu dikaji lagi apakah cukup menarik dibandingkan negara lain dan cukup menarik untuk mendorong ekspor kita lebih baik lagi," kata Sri di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).

Ia menyebut, insentif tersebut bisa meliputi mengkaji tarif bea masuk dan bea keluar. Ia juga mengatakan, momentum ini merupakan kesempatan untuk menata industri pengolahan di Indonesia menjadi lebih baik.

"Jadi ketika permintaan dari pasar domestik kita meningkat di sisi lain kita juga harus memacu ekspor karena neraca perdagangan kita juga perlu untuk diseimbangkan," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan ada cara-cara yang bisa dilakukan Indonesia agar tak terdampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Cina. Terlebih jika perang dagang tersebut berpotensi merugikan ekspor Indonesia.

Bambang menjelaskan jika nantinya Indonesia menghadapi hambatan dari AS bisa memanfaatkan jalan lain. "Kita (Indonesia) bisa mengalihkan perdagangan ekspor kita ke negara lain maka harusnya ini tidak menjadi masalah," kata Bambang di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (10/7).

Hanya saja, Bambang menilai Indonesia tetap harus mempersiapkan diri. Pertama yang harus dilakukan, kata Bambang, Indonesia saat ini harus mengedepankan negosiasi agar perang dagang tersebut tidak berdampak negatif.

Lalu langkah selanjutnya, Bambang menegaskan Indonesia harus menjaga daya saing. "Bayangan saja kalau kita menjaga daya saing, kita dihalangi suatu negara harusnya produk yang sudah kompetitif ini bisa mengalir ke negara lain," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika