REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelabelan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam dunia politik dinilai sesuatu yang wajar dilakukan masyarakat. Sebab, penonjolan identitas merupakan bagian dari kemanusiaan.

Utusan Khusus Presiden Untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin mengatakan kelompok atau seseorang yang mengusung politik identitas tidak jadi masalah selama disampaikan dengan cara serta tujuan yang baik. “Politik identitas merupakan sesuatu yang sah. Saya tidak setuju ada yang menyalahkan itu, manusia memiliki identitas, keagamaan diri kita. Boleh saja ditampilkan tapi tidak berlebihan di tengah nuansa politik sekarang ini, terpenting tidak menyalahkan atau mengkafirkan pihak lain,” ujarnya saat konferensi pers Para Pemuka Agama Kebangsaan di Kantor CDCC, Selasa (10/7).

Menurutnya, politik identitas secara berlebihan atau ekstrim sebagai salah satu faktor yang bisa memicu kekacauan di tahun politik. Apalagi dimasukkan dengan klaim kebenaran yang menggunakan identitas untuk mendiskreditkan kelompok lain sehingga menimbulkan penonjolan di sekitarnya.

“Politik identitas tidak hanya terkait dengan agama yang menonjolkan sekretarianisme politik atau primordialisme. Kalau identitas politik terlalu ekstrim sangat membloking akan mudah untuk menyulut dialetik antagonistik,” ucapnya.

Untuk itu, Din menghimbau seseorang atau kelompok masyarakat menampilkan identitas politik secara positif. Setidaknya, masyarakat dan pemerintah perlu mengingatkan penanaman nilai dasar Pancasila dalam berpolitik sehingga kerukunan bangsa tetap terjaga. “Wajar memiliki aspirasi dalam berpolitik tetapi jangan membrutal. Silakan berjuang untuk aspirasi, berlomba meraih kebaikan dengan menanamkan esensi kebangsaan,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika