REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menilai perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina belum memberikan dampak langsung kepada Indonesia. Menurutnya, perang tersebut masih hanya berdampak kepada kedua negara tersebut.
“Indonesia sendiri saat ini kita cuma di-review Generalized System of Preference (GSP) nya saja pada saat ini,” kata Shinta kepada Republika.co.id, Rabu (11/7).
Meskipun belum berdampak secara langsung, Shinta tetap meminta Pemerintah Indonesia berbuat sesuatu. Menurutnya, Indonesia perlu mengantisipasi agar perang dagang tersebut tidak berdampak langsung terhadap Indonesia.
Sebelumnya, Kadin menyarankan pemerintah melakukan pemetaan terhadap produk nasional saat komunikasi dengan AS berlangsung. Pemerintah perlu mengetahui produk Indonesia mana yang kompetitif agar peluang GSP tidak dicabut. Jika semua tersebut sudah dilakukan, Shinta mengatakan baru Indonesia bisa mengakses pasar AS.
“Jadi misal ke Amerika saat ini kita sedang di-review GSP nya. Itu bagaimana GSP kita itu jangan sampai dicabut karena itu kan akan berpengaruh kepada keringanan bea masuk tarif ekspor kita ke Amerika juga,” jelas Shinta.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki inisiatif untuk melakukan pemetaan itu dari sekarang. Shinta menegaskan Kadin akan mendukung upaya tersebut karena butuh kerja sama juga dari dunia usaha untuk memulai proses tersebut.
Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses review dengan pemerintah AS. Kajian pertama yaitu terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan review kedua terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya apabila diekspor oleh Indonesia ke AS.
Review terhadap kelayakan Indonesia untuk mendapat GSP dikoordinasikan oleh United State Trade Representative (USTR). Sementara faktor utama yang menjadi pertimbangan AS dalam melakukan review terhadap negara-negara calon penerima GSP yaitu evaluasi akses pasar terhadap produk dan pelaku usaha AS, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, dan jaminan hak tenaga kerja.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas secara internal khusus membahas mengenai perang dagang yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS).Pertemuan ini dilakukan mulai pukul 10.30 WIB Senin (9/7), hingga sekitar pukul 14.00 WIB.
Usai menggelar rapat internal, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dipercaya untuk menyampaikan beberapa hasil rapat tersebut. Airlangga mengatakan,pemerintah Indonesia akan berupaya memperkuat perekonomian nasional guna memberi ketentraman khususnya bagi pelaku industri nasional.
Di sisi lain pemerintah pun akan menjaga agar iklim investasi dalam negeri yang meningkat setiap tahun tetap terjaga. "Beberapa catatan dalam rapat tadi adalah bagaimana kita (pemerintah Indonesia) meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, serta pengembangan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidanan.
Airlangga menuturkan, Presiden Jokowi menyoroti agar Kementerian dan Lembaga bisa mengoptimalisasi fiskal baik berbentuk bea keluar, bea masuk, dan harmonisasai dari pada bea masuk itu sendiri aga industri dalam negeri memiliki daya saing. Selain itu mampu melakukan eskpor secara maksimal.
Baca juga, Gubernur BI: Perang Dagang Berdampak Buruk Bagi Dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan insentif agar ekspor bisa digenjot. Khusus untuk investasi jangka panjang, pemerintah akan memberi insentif terhadap pelaku usaha agar melakukan relokasi pabrik dari kawasan industri di Jawa Barat ke daerah lain semisal Jawa Tengah.
Bukan hanya itu, guna menjaga agar produk dalam negeri digunakan dalam jumlah besar, pemerintah akan mendorong agar penggunaan produk dalam negeri dan pemanfaatan kandungan dalam negeri ditingkatkan.
Tak hanya berfokus dalam meningkatkan produksi barang dari sektor industri, sektor pariwisata juga kembali menjadi faktor lain bagi pemerintah mendatangkan pendapatan. Sebab sektor ini lah yang saat ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam mendulang uang. "Ini (sektor pariwisata) memang akan dimaksimalkan. Karena sektor ini paling cepat
Ikuti Whatsapp Channel Republika