REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan segera terbang ke Amerika Serikat untuk menemui Departemen Perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) pada akhir Juli mendatang. Mendag akan melakukan negosiasi dengan USTR agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas Generalized System of Preference (GSP).
“Kita akan bicara dengan USTR agar GSP tetap kita dapatkan,” kata Enggartiasto, usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/7).
GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain. Tujuan dari kebijakan GSP yakni untuk membantu perekonomian negara berkembang.
Berdasarkan laporan GSP Amerika Serikat pada 2016, Indonesia memperoleh manfaat GSP sebanyak 1,8 miliar dolar AS dari total ekspor sebesar 20 miliar dolar AS.
Perang dagang AS dengan Cina
Mendag melanjutkan, pemerintah akan melobi agar Indonesia bisa mendapat fasilitas lain dari AS selain GSP. Sebab, jika GSP dicabut, maka Indonesia tidak memiliki fasilitas lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan tarif bea masuk lebih rendah. Sebagai dampaknya, ekspor Indonesia ke Amerika berpotensi terganggu.
"Ada 3.547 tarif lines yang mengandung konsekuensi itu," ujar Mendag.
Hingga kini, proses review untuk menilai kelaiakan Indonesia mendapatkan GSP masih berlangsung. Review itu dilakukan karena Amerika menganggap Indonesia telah menyumbang defisit perdagangan yang besar bagi mereka. Sementara, Indonesia justru mendapat surplus dari perdagangan dengan Amerika sebesar 14 miliar dolar AS pada 2017.
Selain Indonesia, USTR juga melakukan review pada Brazil dan Kazakhstan. Review tersebut dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun 2018 mendatang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas secara internal khusus membahas mengenai perang dagang yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini dilakukan mulai pukul 10.30 WIB Senin (9/7), hingga sekitar pukul 14.00 WIB.
Usai menggelar rapat internal, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dipercaya untuk menyampaikan beberapa hasil rapat tersebut. Airlangga mengatakan,pemerintah Indonesia akan berupaya memperkuat perekonomian nasional guna memberi ketentraman khususnya bagi pelaku industri nasional.
Di sisi lain pemerintah pun akan menjaga agar iklim investasi dalam negeri yang meningkat setiap tahun tetap terjaga. "Beberapa catatan dalam rapat tadi adalah bagaimana kita (pemerintah Indonesia) meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, serta pengembangan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidanan.
Airlangga menuturkan, Presiden Jokowi menyoroti agar Kementerian dan Lembaga bisa mengoptimalisasi fiskal baik berbentuk bea keluar, bea masuk, dan harmonisasai dari pada bea masuk itu sendiri aga industri dalam negeri memiliki daya saing. Selain itu mampu melakukan eskpor secara maksimal.
Baca juga, Gubernur BI: Perang Dagang Berdampak Buruk Bagi Dunia.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan insentif agar ekspor bisa digenjot. Khusus untuk investasi jangka panjang, pemerintah akan memberi insentif terhadap pelaku usaha agar melakukan relokasi pabrik dari kawasan industri di Jawa Barat ke daerah lain semisal Jawa Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika