REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Keputusan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mendukung Joko Widodo (Jokowi) memunculkan pro dan kontra. Hal ini cukup wajar mengingat TGB merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga mantan Ketua DPD Demokrat.

Sejumlah kabar beredar tentang banyaknya kader Partai Demokrat NTB yang menyeberang ke partai lain menjelang Pileg 2019. Namun, kabar ini dibantah DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tidak benar, itu hanya isu yang dimainkan dan digoreng-goreng teman-teman media. Demokrat masih solid karena TGB masih di Demokrat, jadi isu tersebut isu yang dibuat buat orang tertentu," ujar Mahalli kepada Republika di Mataram, NTB, Rabu (11/7).

Kata Mahalli, hanya Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Timur, Syamsul Lutfi yang pindah ke Partai Nasdem. Sedangkan yang lainnya hanya sebatas isu, termasuk Tuan Guru Hasanain.

"Pak Hasanain itu tidak benar, dia didatangi oleh pengurus Nasdem disuruh nyalon, tapi dia belum nyalon dan dia akan nyalon kalau TGB yang nyuruh. Kan TGB orang Demokrat, mana mungkin nyuruh, jadi itu hanya gorengan orang-orang tertentu, sama (kasusnya) di Lombok Timur juga dia (Nasdem) datangi orang-orang kita, itu kan etika-etika politik yang tidak pada tempatnya," ucap dia.

Mahalli mengaku telah melaporkan perkembangan terkini tentang kondisi di NTB kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertemu di kediaman SBY di Jakarta, Selasa (10/7) kemarin. "Saya juga lapor di Pak SBY, kondisi Demokrat di NTB itu solid, semua pencalegan sudah dapatkan, klirkan, kalau ada berita itu-ini tolong jangan ditanggapi oleh DPP (Demokrat), termasuk berita tentang TGB konfirmasi dulu dengan kami, itu yang kami minta pada DPP," kata Mahalli menegaskan.

Mahalli bersama seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berkumpul di kediaman SBY pada Selasa (10/7) kemarin. Di hadapan seluruh Ketua DPD Partai Demokrat dan para petinggi partai, Mahalli bertanya tanggapan SBY terkait polemik TGB.

"Pak SBY menjelaskan kepada kami semua. Sudah banyak orang bertanya kepada saya (SBY), tapi enggak pernah saya tanggapi karena kalau kita tanggapi yang begini-gini itu rawan gaduh, katanya beliau (SBY)," kata Mahalli.

Dari pertemuan itu, Mahalli juga mengetahui bahwa wacana sanksi partai kepada TGB merupakan hal yang tidak benar. Kata Mahalli, wacana sanksi kepada TGB berasal dari pendapat-pendapat pribadi, bukan sikap resmi organisasi partai.

"Enggak ada sanksi buat TGB dari Demokrat," ucap Mahalli.

Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) Mahalli Fikri menghormati keputusan TGB yang mendukung Jokowi. Menurut Mahalli, pernyataan TGB merupakan sikap pribadi, bukan partai.

"Itu kan persoalan beliau (TGB) mendukung (Jokowi) secara pribadi, jadi kalau secara institusi (partai) kita belum ya," ujar Mahalli kepada Republika di Mataram, NTB, Rabu (11/7).

Mahalli menjelaskan, belum ada keputusan apa pun dari DPP Demokrat terkait capres dan cawapres. Kata Mahalli, TGB juga mengakui kalau keputusan itu merupakan sikap pribadi, bukan atas nama organisasi partai.

"Kalau saya melihat (sikap) TGB itu panggilan nurani ya sebagai seorang dai, seorang ulama yang mencintai masyarakat, jadi itu (pendapat) pribadi beliau," lanjutnya.

Mahalli menilai, keputusan TGB tentu berdasarkan sejumlah pertimbangan matang, terlebih kapasitasnya sebagai seorang gubernur dua periode, dan ulama.

"Beliau lugas, beliau sebagai seorang dai, beliau berpikir secara jernih, dia tahu daerahnya dan bagaimana suasana warga dengan perpolitikan sekarang, orang sedikit-sedikit pakai ayat perang. Maka kita DPD Demokrat NTB, kita hormati semua itu," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika