REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Badan Informasi Geospasial, dari Juli hingga Desember 2018 akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemetaan itu untuk menindaklanjuti wacana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke daerah ini.

"Pemetaan ini diketahui setelah BIG melapor dan meminta data lahan mana saja yang dipersiapkan untuk lokasi ibu kota Negara Indonesia," kata Pejabat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Jumat (13/7).

Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi prioritas pembangunan nasional di Provinsi Kalteng. BIG melakukan pemetaan memang diminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng ini, menyebutkan adanya pemetaan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Pusat telah mempersiapkan berbagai langkah terkait wacana perpindahan ibu kota Indonesia. Fahrizal mengatakan, Pemerintah Pusat sebenarnya telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi perpindahan Ibu Kota Indonesia. 

Ketiga alternatif itu yakni, Palangka Raya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, Pemerintah Pusat melibatkan Bank Dunia, alasannya karena menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," beber dia.

Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Pejabat Sekda Kalteng ini meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan Ibu Kota Indonesia ke wilayah ini. Sebab, getaran tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.

"Saya lahir di Kalteng ini, umur saya pun hampir 50 tahun, tapi baru kali ini mendengar ada getaran gempa. Getarannya pun sangat sebentar. Jadi, tidak akan mempengaruhi rencana perpindahan ibu kota Negara Indonesia," ujar Fahrizal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika