REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei The Initiative Institute mencatat elektabilitas Gatot Nurmantyo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2019 lebih tinggi dibandingkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. The Initiative Institute mencatat mantan panglima TNI tersebut berada di posisi kedua setelah pejawat Joko Widodo.
CEO The Initiative Institute Airlangga Pribadi mengatakan Gatot mengalahkan Prabowo karena keduanya berlatar belajang militer. Hasil survei itu menunjukan bahwa responden masih menginginkan pemimpin berlatar belakang militer.
Airlangga mengatakan perolehan angka itu juga menunjukan bahwa responden ingin melihat figur pemimpin yang lebih muda. Selain itu, responden berharap perlu ada pergantian generasi elite militer dalam politik.
"Tokoh militer yang sudah lama dalam dunia politik, sekarang juga diasumsikan untuk bekerja 'di belakang layar' saja," kata Airlangga di Menteng, Jakarta, Ahad (15/7).
Kajian The Initiative Institute menunjukkan tingkat keterpilihan sejumlah tokoh sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2019. Elektabilitas Joko Widodo sebesar 77,8 persen, dan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo sebesar 63 persen.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebanyak 62 persen, dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebesar 61,5 persen. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 58,7 persen, Sri Mulyani Indarwati 53,3 persen, serta Tuan Guru Bajang Zainul Majdi 50 persen.
Dalam pemaparan hasil survei tersebut, Airlangga juga menjelaskan bahwa tingkat keterpilihan Jokowi tertinggi karena dianggap dapat bekerja secara profesional. Selain itu, Jokowi memiliki pengalaman dalam pemerintahan, serta beragama Islam.
Survei The Initiative Institute yang dilaksanakan pada 10 Juli hingga 15 Juli 2018. Survei menggunakan purposive sampling dengan mengutamakan responden yang memiliki informasi cukup baik tentang kebijakan dan karakteristik tokoh.
Kelompok responden yang berpartisipasi dalam survei tersebut, meliputi akademisi, jurnalis, anggota organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, kalangan profesional, serta anggota organisasi nonpemerintah.