REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan, jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2018 mencapai 737,46 ribu orang atau 14,75 persen. "Jika dilihat dalam periode September 2017 - Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 10,66 ribu orang atau 0,30 persen," ujar Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, NTB, Senin (16/7).
Ia menyebutkan, selama periode September 2017 sampai Maret 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 1,83 ribu orang, dari 368,55 ribu orang pada September 2017 menjadi 370,38 ribu orang pada Maret 2018. Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,49 ribu orang, dari 379,57 ribu orang pada September 2017 menjadi 367,08 ribu orang pada Maret 2018.
"Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 16,23 persen, turun menjadi 15,94 persen pada Maret 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,06 persen pada September 2017 menjadi 13,72 persen pada Maret 2018," lanjutnya.
Endang mengatakan, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini, kata dia, terjadi di perkotaan maupun perdesaan.
"Pada Maret 2018, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,98 persen untuk perkotaan dan 76,32 persen untuk perdesaan," kata dia.
Pada periode September 2017 sampai Maret 2018, kata dia, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 3,001 pada September 2017 menjadi 3,241 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,316 pada September 2017 menjadi 2,448 pada Maret 2018.
"Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung menjauh dari garis kemiskinan," ucap Endang.
Namun begitu, kata Endang, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) meningkat dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018.
"Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar," ungkap dia.
Sementara, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,372. Endang menyebutkan, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2017 yang sebesar 0,378. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,371, Gini Ratio Maret 2018 naik sebesar 0,001 poin.
Untuk Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,398 atau mengalami penurunan 0,014 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2017 maupun Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,413. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,333 meningkat 0,010 poin dibanding Gini Ratio September 2017 dan meningkat 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,314.
Endang menambahkan, pada Maret 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,99 persen.
"Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,60 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,61 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika