REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Yusuf Supendi yakin bisa memperkuat basis pemilih partai tersebut, yaitu kaum santri, pada Pemilu 2019. Pendiri Partai Keadilan (PK) atau kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memilih bergabung dengan PDIP untuk kontestasi tahun depan.
"Saya amati di lapangan dan membaca laporan riset yang berwibawa misalnya dari Saiful Mujani bahwa pemilih PDIP itu 70 persen kaum santri, Muslimin yang taat beragama, maka tepat jika saya bergabung dengan partai ini," kata Yusuf, di Jakarta, Selasa (18/7).
Dia mengatakan beberapa waktu lalu PDIP dipersepsikan sebagai partai anti-Islam dan simpatisan PKI. Yusuf mengaku tertantang untuk mengubah persepsi itu.
Yusuf yakin dapat berjuang mengoreksi persepsi keliru tersebut. Caranya, ia menyebutkan, melalui penyebaran informasi yang tepat dan perilaku politik yang mengedepankan kemaslahatan agama, bangsa, dan negara.
"Terkait pilihan politik, itu merupakan 'ijtihad' saya setelah berkonsultasi dengan semua pihak termasuk ibunda. Saya telah menjadi kader PDIP sejak 9 Juli 2018 setelah mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)," ujarnya lagi.
Dia menuturkan pada 9 Mei 2018, dirinya berkomunikasi dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin. Kala itu, TB Hasanuddin mengatakan senang apabila dirinya bergabung dengan partai tersebut, dan ditugaskan untuk mencari orang potensial.
Menurut dia, selanjutnya pada 12 Mei 2018 dirinya menemui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait maksudnya bergabung. Ternyata, ia mengatakan, niatan itu mendapatkan sambutan positif.
"Lalu pada 9 Juli 2018, saya bertemu Hasto, dan secara resmi dibuatkan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan, dan secara lengkap saya serahkan persyaratan menjadi Bacaleg DPR RI dari Dapil V Jabar, Kabupaten Bogor," katanya.
Yusuf meyakini dirinya masih memiliki jaringan sosial di akar rumput hingga saat ini. Pada Pemilu 2004, Yusuf mengaku meraih 85.000 suara hanya dengan waktu kampanye 34 hari dan akhirnya menjadikannya sebagai anggota DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika