REPUBLIKA.CO.ID, SERDANG BEDAGAI -- Gelombang tinggi yang terjadi sejumlah willayah di Indonesia juga melanda perairan di timur Sumatra Utara. Di kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), nelayan tidak bisa pergi melaut beberapa hari terakhir.
Salah satu nelayan di Sergai, Sutrisno mengaku sudah tiga hari terakhir menyandarkan perahunya. "Ketinggian gelombang sekitar dua sampai tiga meter. Tadi malam pun nggak bisa melaut karena angin kencang sama gelombang tinggi," kata Sutrisno kepada Republika.co.id, Ahad (22/7).
Sutrisno mengatakan, gelombang tinggi terjadi sejak dua pekan terakhir. Tetapi keadaan ini tidak terjadi setiap hari. Jika ketinggian gelombang dan kecepatan angin normal, maka para nelayan akan kembali melaut. Namun, menurut Sutrisno, gelombang tinggi memang lebih sering terjadi saat ini.
"Jadi berubah-ubah. Kami kan asal lihat cuacanya agak ekstrim, menyala istilah kami, ya nggak melaut. Waspada," ujar Sutrisno.
Akibat tak melaut, nelayan pun tidak memiliki penghasilan. Jika biasanya per hari mereka bisa mendapatkan 20 sampai 30 kilogram ikan, saat ini, mereka hanya mengandalkan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Kalau nggak melaut di rumah aja memperbaiki alat tangkap. Tiga hari inilah kosong, nggak ada hasil," kata Sutrisno.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan ada kemungkinan prediksi gelombang tinggi qkan berdampak kepada nelayan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan akan memberikan solusi jika nelayan tidak bisa melaut.
Dia menegaskan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia tidak bisa ditolerir. "Kemungkinan ini menyebabkan tidak bolehnya nelayan bekerja sehingga jika tidak memiliki pekerjaan makanya kita akan membuka padat karya," kata Budi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (22/7).
Dengan dilakukannya padat karya, Budi menilai nelayan yang tidak melaut masih memiliki pekerjaan agar memiliki pendapatan. Untuk itu, Budi memastikan anggaran padat karya tahun ini juga akan difokuskan untuk nelayan yang terdampak gelombang tinggi.
Untuk pelaksanaan padat karya tersebut, Budi mengakui masih perlu berkoordinasi terlebih dahulu. "Nanti dikoordinasikan dengan daerah, kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan," jelas Budi.
Rencananya, kata Budi, program padat karya tersebut akan memperkerjakan nelayan yang tidak bisa melaut dengan memberikan pekerjaan lain. Beberapa diantaranya seperti perbaikan selokan hingga pembuatan keramba di sekitar pantai sehingga nelayan tetap bisa mendapatkan gaji.
Meskipun begitu, Budi belum bisa memastikan anggaran padat karya yang akan disiapkan namun hal tersebut akan disesuaikan dengan pendapatan daerah masing-masing. "Nanti disesuaikan dengan daerah, pendapatan harian apakah Rp 50 ribu, Rp 75 ribu, atau Rp 100 ribu perharinya itu akan disesuaikan dengan daerah masing-masing," jelas Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika