REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo meyakini negara-negara di Pasifik Selatan akan lebih memilih AS sebagai sekutu daripada Cina. Walaupun tak dapat disangkal bahwa pengaruh Beijing semakin meningkat di wilayah tersebut.
"Saya pikir (negara-negara) Pasifik Selatan, seperti kebanyakan tempat di dunia, memahami hebatnya memiliki sekutu AS, sebuah negara yang secara konsisten selama beberapa dekade terakhir memproyeksikan nilai-nilai demokrasi," kata Pompeo dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Washington, Selasa (24/7).
Menurut Pompeo, merupakan nilai lebih ketika negara-negara Pasifik Selatan memilih AS sebagai sekutu. Ia pun yakin negara di seluruh dunia juga akan berpikiran sama pada waktunya.
"Martabat manusia yang datang dengan memiliki sekutus AS berbeda dari memiliki pasangan yang tidak seperti itu. Saya pikir seiring waktu yang pada akhirnya berlaku, tidak hanya di Pasifik Selatan, tapi di seluruh dunia," ujar Pompeo.
Bishop kemudian menyatakan komitmen untuk terus bekerja sama dengan AS. Kendati Australia tidak selalu setuju dengan sikap Paman Sam, begitupun sebaliknya. "Tapi kami dapat bekerja melalui perbedaan apa pun, dengan cara yang sangat konstruktif, positif, dan kami akan terus melakukannya," ucapnya.
Baca juga, Diplomat AS di Cina Diduga Terserang Penyakit Misterius.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS James Mattis juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne di Kalifornia. Mereka sepakat tentang perlunya kawasan Pasifik yang bebas serta terbuka. Negara-negara besar dan kecil dihormati integritas dan kedaulatan teritorialnya.
Dalam sebuah pernyataan bersama, Mattis dan Payne menyatakan kedua negara berkomitmen bekerja sama untuk membentuk indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, makmur, dan berdasarkan aturan. Kesepakatan tersebut muncul di tengah upaya Australia meningkatkan diplomasi di Pasifik dalam rangka membendung pengaruh Cina.
Pada April lalu, Australia menyatakan keptihatinan besar atas munculnya laporan yang menyatakan Vanuatu dan Cina sedang membicarakan pembangunan pangkalan militer di kepulauannya. Namun laporan tersebut segera dibantah oleh Vanuatu dan Cina.
Kemudian pada Juni, Australia berjanji meningkatkan kemampuan keamanan siber negara kepulauan Pasifik Vanuatu. Ini merupakan bagian dari negosiasi perjanjian keamanan dengan negara tetangganya.
Sementara AS telah acap kali berdebat dan bersitegang dengan Cina, khususnya terkait pembangunan pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. AS menuding Cina tengah melakukan militerisasi di wilayah perairan strategis tersebut.
Situasi cukup memanas ketika angkatan laut AS melakukan operasi "freedom of navigation" di sekitar Laut Cina Selatan. Washington mengklaim operasi semacam itu diperlukan untuk melawan upaya Cina membatasi pergerakan kebaharian di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika