REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan membantah jika partainya memberikan tawaran tinggi untuk bisa masuk koalisi pemerintah. Justru menurutnya, Partai Demokrat susah berusaha menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sekitar satu tahun. Hanya saja ada hambatan yang membuat pihaknya tidak bisa mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) pada pilpres 2019.
"Sama sekali tidak, cuma ngajak diskusi kan bagaimana ke depan. Namanya berkoalisi tadi disebut mutual respect harus ada, mutual understanding juga harus ada," kata Hinca di kediaman Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7) malam.
Lanjut Hinca, Partai Demokrat tidak pernah memberikan syarat atau tawaran tinggi dalam menjalankan koalisi. Ia mencontohkan, bagaimana penjajakan untuk terbentuknya koalisi dengan Partai Gerindra.
Dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pihaknya menyinggung syarat-syarat tertentu. Bahkan Partai Gerindra tidak menjadikan kadernya calon wakil presiden (cawapres) sebagai harga mati.
Sebelumnya, SBY menyampaikan Partai Demokrat juga pernah menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Dalam perjalanannya ditemukan banyak kendala yang membuat hubungannya tidak berjalan dengan baik. SBY juga enggan merinci apa kendala yang membuat Partai Demokrat tidak bisa mendukung Joko Widodo untuk pilpres 2019. Namun dia menegaskan koalisi bisa terbangun jika saling percaya dan menghargai.
"Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam, tapi kami menyadari banyak rintangan dan hambatan," terang Presiden keenam RI itu.