REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengukuhkan tiga orang ilmuwan sebagai profesor riset baru. Dua ilmuwan dari LIPI dan seorang ilmuwan dari Kementerian Dalam Negeri. Dua ilmuwan dari LIPI adalah Asvi Warman Adam dan Sarip Hidayat. Sementara satu ilmuwan dari Kemendagri adalah Syachrumsyah Asri.
Asvi menyampaikan orasi ilmiah berjudul Dampak G30S: Setengah Abad Histografi Gerakan 30 September 1965. Dalam risetnya tersebut, Asvi menerangkan proses perebutan kekuasaan yang terjadi setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 pecah yang memakan banyak korban. Ada sekitar 500 ribu orang terbunuh di Jawa, Bali dan Sumatra.
"Proses pengambilalihan kekuasaan terhadap Soekarno memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia," kata Asvi di Auditorium LIPI, Jakarta, Kamis.
Selain itu ribuan orang Indonesia yang sedang menempuh pendidikan atau bekerja di luar negeri dicabut kewarganegaraannya dan menjadi eksil. Sebanyak 11 ribu orang dibuang ke Pulau Buru serta para penyintas peristiwa G30S dan keluarganya memperoleh stigma buruk di masyarakat.
Asvi mengungkapkan bahwa sejarah G30S yang dibahas pada buku-buku yang terbit sejak tahun 1965 hingga awal 2018 memiliki berbagai perbedaan tergantung pada kondisi politik nasional saat buku tersebut ditulis.
Bahkan pada masa Orde Baru, sejarah cenderung digunakan sebagai alat untuk melestarikan kekuasaan secara berkesinambungan selama tiga dekade serta adanya upaya untuk menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah.
"Ada sesuatu yang khas pada Orde Baru. Sejarah jadi alat untuk desukarnoisasi (mengurangi bahkan menghilangkan peran Soekarno dalam sejarah)," katanya.
Dalam orasinya, Asvi mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu dengan memilah-milah masalah 1965 dan memprioritaskan kasus eksil dan kasus Pulau Buru.
Sementara peneliti LIPI Sarip Hidayat memaparkan orasi ilmiah berjudul Desentralisasi dalam Perspektif Relasi Negara dan Masyarakat: Mengurai Akar Persoalan dan Meretas Solusi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia.
Ia menguraikan ada tiga akar persoalan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yakni masih adanya tarik menarik antara keinginan desentralisasi dan keinginan untuk sentralisasi kewenangan. Yang kedua adalah masih kuatnya kalangan elit lokal di berbagai daerah. Sedangkan yang ketiga adalah reformasi yang tidak berjalan dengan baik dengan ditandai banyaknya pejabat yang masih terkena kasus KKN.
Sedangkan peneliti dari Kementerian Dalam Negeri Syachrumsyah Asri mengusulkan agar pembangunan di kawasan perbatasan Kaltim dan Kaltara dilakukan harus menyentuh kondisi sosial masyarakat. "Pembangunan kawasan perbatasan perlu didesain melalui pendekatan kultural atau perpaduan bottom up dan top down guna melengkapi pendekatan yang sudah ada.
Diperlukan political will, good will dan kesungguhan pemerintah disertai revolusi mental untuk mewujudkan pembangunan karakter bangsa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara trisakti dan nawa cita," kata Syachrumsyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika