REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto menyebut, keputusan 'jatah menteri' berada di tangan Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden. Hal ini diucapkan Hasto terkait ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku ditawari jatah menteri jika mau berkoalisi mendukung Jokowi.
"Urusan menteri itu hak prerogatif Pak Presiden. Tentu saja, beliau membangun dialog. Beliau mengedepankan gotong royong dari seluruh komponen bangsa dan beliau memahami mana yang pantas jadi menteri dan pantas jadi wapres," kata Hasto di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (26/7).
Mengenai koalisi pendukung Jokowi yang terbentuk, Hasto mengklaim, koalisi enam partai politik yang terbangun untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden solid. Enam partai itu adalah PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, PPP, dan Golkar.
Namun, Hasto juga mengatakan, akhir keputusan arah koalisi juga belum ditetapkan. Arah koalisi juga masih menunggu Jokowi. Nantinya, bila koalisi sudah ditetapkan pun dialog politik tidak akan berhenti, termasuk pada koalisi lawan.
"Ya, tentu saja kan setiap partai memiliki kedaulatan posisi politiknya. Setelah menentukan posisi politiknya bukan berarti ruang dialog tertutup. Gerindra punya calon Pak Prabowo sebagai capres. Itu bukan berarti kita berhadapan," ujar Hasto.
"Kita bekerja sama untuk bangsa dan negara. Kita berkompetisi untuk mencari pemimpin terbaik bagi rakyat sehingga tetap ada ruang dialog dengan Gerindra sekalipun," ucapnya menambahkan.
SBY tak menampik bahwa Jokowi sempat menawarkan jabatan menteri apabila Partai Demokrat mau bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi, namun SBY mengangap hal itu wajar. Sedangkan untuk posisi cawapres tidak pernah ditawarkan Jokowi kepada Partai Demokrat.
"Saya garis bawahi. Beliau tidak pernah menawarkan posisi capres dan saya tidak pernah menawarkan AHY sebagai cawapres. Ini biar baik, baik untuk Pak Jokowi. baik untuk saya," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika