REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan bergulirnya isu keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Kudatuli 1996 sama saja dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menyeret Presiden Joko Widodo. Dua isu tersebut menurutnya tidak bisa dibuktikan.

"Isu tuduhan PKI terhadap Jokowi dan PDIP sama saja dengan isu-isu tuduhan terhadap SBY dan Prabowo. Padahal tidak bisa dibutikan bahwa Jokowi itu PKI, sampai akhirnya kan Jokowi mengonfirmasi sendiri bahwa dirinya bukan PKI," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (27/7).

Arief menambahkan, kubu pendukung bakal capres pejawat Jokowi panik terutama saat Partai Gerindra dan Partai Demokrat menjalin koalisi. Karena panik, pihak pendukung Jokowi kemudian memainkan isu-isu yang menurutnya kuno dan kampungan.

"Itu isu-isu kampungan. Yang saya pertanyakan. Kenapa kan ada peristiwa 27 Juli dulu, kan Ibu Megawati Presiden (saat itu), kenapa ibu Mega justru mengangkat SBY sebagai menterinya. Kenapa mengangkat (merestui) Sutiyoso sebagai gubernur. Ini kan lucu," katanya.

Karena itu, Arief mengatakan, kubu pendukung Jokowi memang ingin menciptakan berbagai isu di media massa yang tujuannya untuk menyudutkan Prabowo dan SBY. "Mereka mau menciptakan produk-produk isu media untuk menzolimi Prabowo dan mendelegitimasi SBY," ucapnya.

Pada Kamis (26/7) kemarin, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Komnas HAM untuk menuntut dituntaskannya kasus pelanggaran HAM berat Kudatuli 1996. Setelah 22 tahun berlalu kasus tersebut tak kunjung tuntas, Hasto kembali mengungkit peran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus itu.

Hasto meminta SBY agar terbuka memberikan informasi mengenai kasus tersebut. Mengingat, saat itu SBY yang masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI memegang posisi sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).

Ikuti Whatsapp Channel Republika