REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menyoroti permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk menuntaskan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal Kudatuli. Pigai mengatakan, kasus tersebut seharusnya bisa diselesaikan sejak lama jika PDIP memang bersungguh-sungguh.

Apalagi, Pingai mengatakan saat ini PDI Perjuangan tengah berkuasa dengan Presiden Joko Widodo yang diusung oleh partai berlambang kepala Banteng tersebut. "Selama PDI Perjuangan pimpin negara ini ke mana aja. Dari dulu Komnas HAM selalu minta pemerintah agar menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM dan membangun Indonesia berbasis HAM," sindir Pigai, Jumat (27/7).

Namun, lanjut Pigai, giliran musim politik mereka baru berteriak kencang. Karena itu dia menegaskan PDIP jangan jual kasus-kasus HAM untuk kepentingan politik sesaat. Sebab bagi dirinya, kemanusian bukan untuk alat permainan politik tetapi persoalan artifisial tentang noda hitam bangsa atau memori penderitaan bangsa.

Sebelumnya, Hasto mendatangi kantor Komnas HAM, bersama Ketua DPP Trimedya Panjaitan, dan anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang melaporkan peristiwa Kudatuli pada Kamis (26/7) Kemarin. Hasto meminta pihak-pihak yang saat itu terkait mau membuka kembali peristiwa pelanggaran HAM itu.

Kemudian Hasto juga menyinggung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu sebagai Kasdam Jaya. Bahkan, disebutnya, SBY bersama Pangdam Jaya Sutiyoso ketika peristiwa Kudatuli terjadi berada di Jalan Surabaya, tidak jauh dari TKP.

"Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Pak SBY daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karena beliau memegang informasi," keluhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika