REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada Sabtu (28/7) pagi ini bertolak ke Provinsi Lampung untuk meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tarbiyah– Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Kegiatan Rakernas yang diselenggarakan di Teluk Betung, Lampung ini merupakan rakernas pertama yang diadakan Perti setelah resmi didirikan kembali pada 2016 lalu.
Ketua umum PP Perti Basri Bermanda dalam sambutannya menerangkan sejarah singkat Perti kepada 300 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Perti, kata dia sejatinya telah berdiri sejak 5 Mei 1928 atau dua tahun setelah berdirinya Nahdatul Ulama (NU).
“Tantangan Tarbiyah dengan NU saat itu sangat mirip, selain sama-sama berpegang pada mazhab imam syafi’i. Kita bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah yang menyejukkan,” kata Basri dalam sambutan pembukaan Rakernas Perti, Sabtu (28/7).
Dia melanjutkan, sejak berevolusi menjadi partai politik dan resmi dikukuhkan oleh Mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta hingga 1970, Perti mulai terpecah menjadi dua bagian. Perpecahan ini terjadi pada era Orde Baru, dimana ada anggota yang memutuskan bergabung dengan pemerintah, namun adapula yang tetap teguh sebagai parpol yang mendeklarasikan diri sebagai PPP.
“Setelah sekian lama sejak 1970 hingga 2002, banyak usaha untuk kembali mengislahkan saudara sekandung ini, dan Alhamdulillah terjadi pada 21 Oktober 2016 dan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi,” lanjut Basri.
Dalam kurun waktu dua tahun sejak didirikan kembali, Perti telah melaksanakan munas di 27 provinsi dan salah satunya di Jakarta. Sedangkan Rakernas sendiri, lanjut Basri dilaksanakan pertama kali, dan provinsi Lampung menjadi pilihan diselenggarakannya acara tersebut.
“Ini rakernas pertama kita, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wapres yang menyempatkan hadir. Sekaligus kepada Gubernur Lampung yang telah mengizinkan kami menggelar rakernas pertama ini di Lampung,” ujar dia.
“Dengan diadakannya rakernas ini, sesuai tag line kami, semoga persatuan Tarbiyah islamiah dapat mengawal perhelatan demokratis yang damai bermartabat bagi NKRI,” lanjut Basri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika