Sabtu 28 Jul 2018 14:35 WIB

Rekomendasi Ijtima' Ulama jadi Pertimbangan PKS

PKS masih buka semua peluang sebelum pendaftaran.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Konferensi Pers Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7),
Foto: Republika/Rahmat Fajar
Konferensi Pers Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7),

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin menyebut bahwa hasil rekomendasi Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama akan menjadi salah satu pertimbangan bagi PKS dalam menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hasil Ijtima' itu akan dibahas dalam sidang majelis syuro PKS.

"Sejak awal GNPF melakukan komunikasi dengan kami, memberikan masukan tentang pilpres. GNPF ini imam besarnya kan HRS (Habib Rizieq Shihab). Apa yang dikatakan HRS itu jadi acuan," ujar Suhud di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (28/7).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri usai menghadiri Ijtima' Ulama GNPF Ulama, Jumat (27/7). Menurutnya PKS masih akan menunggu apa yang menjadi hasil rekomendasi ulama. Apakah akan merekomendasikan nama-nama di luar nama  Prabowo dan sembilan nama yang diajukan PKS, atau sebaliknya. "Ini kita tunggu ini, nantikan pasti akan kita lihat (rekomendasi ulama)," ucapnya.

Salim mengatakan, semua kemungkinan masih terbuka terjadi sebelum masa pendaftaran capres-cawapres berakhir pada 10 Agustus 2018 mendatang. Ia meyakini ulama tidak akan mengintervensi persoalan politik. "Kalau kita ini akan melihat kira-kira mana yang paling pas. Jadi sabar lah," kata Salim mencoba menenangkan wartawan yang terus menanyakan kepada dirinya terkait arah koalisi PKS di pilpres 2019.