REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menyatakan partainya belum pasti berkoalisi dengan Partai Gerindra. Karena itu, PKS menyiapkan beberapa opsi untuk menghadapi kemungkinan terburuk jelang pendaftaran peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 4 sampai 10 Agustus 2018.
Suhud melanjutkan, kebersamaan PKS dan Gerindra selama ini bukan harga mati harus terus bersama menghadapi kontestasi Pilpres 2019. Dia mengakui dua partai tersebut pada gelaran Pilkada 2018 kemarin banyak berkoalisi di sejumlah daerah. Namun untuk Pilpres, PKS belum pasti akan berkoalisi dengan Gerindra.
"Koalisi PKS dan Gerindra dalam Pilpres ini bukan harga mati bahwa kami harus dengan Gerindra atau harus dengan Prabowo. Kami tetap membuka opsi lain, dengan atau tidak dengan Pak Prabowo. Opsi-opsi ini terus kami intensifkan komunikasinya," kata dia di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7).
Baca juga, PKS Belum Bahas Nama AHY Sebagai Kandidat Cawapres.
Meski begitu, Suhud memastikan PKS tidak akan mendukung bakal capres pejawat Joko Widodo (Jokowi). Sikap ini juga telah ditunjukkan PKS sejak Pilpres 2014 yang lalu dengan memosisikan diri sebagai parpol oposisi pemerintah bersama Gerindra. "PKS yang pasti tidak dengan Pak Jokowi," tutur dia.
Presiden PKS - Sohibul Iman
Suhud menjelaskan, PKS saat ini sedang merintis poros koalisi baru yang ia sebut sebagai poros keumatan. Langkah ini sebagai antisipasi bila tidak ada kesepakatan dengan Gerindra. Beberapa parpol di barisan pendukung Jokowi pun didekati. Bahkan PKS sudah melakukan pertemuan dengan PKB.
Menurut Suhud, koalisi yang telah dibangun parpol-parpol pendukung Jokowi masih cair. Keyakinan ini membuat PKS tetap membangun komunikasi dengan mereka. Selain PKB, partai yang dipimpin Sohibul Iman itu juga melakukan komunikasi dengan Golkar.
"Nanti kalau Pak Jokowi memilih siapa wakilnya, kemudian ada partai-partai yang tidak nyaman, kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kita tangkap," papar dia.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta agar Partai Demokrat tidak memaksakan kadernya sebagai calon presiden.
Hal tersebut disampaikan ketika pertemuan antara ia dengan Zulkifli Hasan, Amien Rais, dan Prabowo menyikapi rencana Demokrat bergabung dalam koalisi oposisi. Pertemuan tersebut digelar sebelum Prabowo bersilaturahim ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Waktu itu saya bicarakan kalau demokrat mau maju saya kira pembicaraannya jangan kemudian nyorong-nyorong wakil presiden," ujar Sohibul, usai menghadiri Silaturahim dan Halal bi Halal Kebangsaan ICMI, di Hotel Kartika Chandra, Kamis (26/7) malam.
Dalam pertemuan tersebut, kata Sohibul, koalisi menyepakati menerima Demokrat masuk dalam koalisi oposisi. Sohibul bersyukur ketika Prabowo bertemu dengan SBY tidak ada pembahasan mengenai calon wakil presiden (cawapres).
Kendati demikian, Sohibul menegaskan setiap partai berhak memperjuangkan haknya yaitu mengusung kadernya sebagai cawapres. Karena itu, PKS akan memperjuangkan hak tersebut. "Bahasanya jangan harga mati atau apa. Bagi PKS kami perjuangkan dari PKS. PAN memperjuangkan dari PAN. Itu biasa saja," kata Sohibul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika