REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar membentuk komisi untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian bergolak Rakhine. Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kenzo Oshima mengatakan komisi beranggota empat orang itu terdiri atas dua anggota lokal dan dua anggota internasional.

Diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan Duta Besar Jepang untuk PBB, Kenzo Oshima menjadi anggota internasional. Manalo, 82 tahun, mantan wakil menteri luar negeri Filipina, akan memimpin komisi tersebut.

Dua anggota lokal ialah pengacara Mya Thein dan ekonom dan mantan pejabat PBB Aung Tun Thet. Pada tahun lalu, Aung Tun Thet diangkat pemimpin Aung San Suu Kyi menjadi peran kunci dalam tanggapan Myanmar atas krisis Rohingya. Pada April, dia mengatakan kepada harian Bangladesh bahwa Myanmar 'tidak memiliki niat melakukan pembersihan suku'.

Bayi-Bayi Wanita Rohingya Korban Pemerkosaan Mulai Lahir

"Komisi independen ini akan menyelidiki tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM dan isu-isu terkait, setelah serangan-serangan teroris oleh ARSA," kata kantor Presiden Win Myint, merujuk kepada Tentara Penyelamat Rohingya Arakan, sebuah kelompok bersenjata Rohingya.

Lebih dari 700 ribu orang etnis Rohingya meninggalkan negara bagian Rakhine di barat Myanmar. Mereka meninggalkan Myanmar setelah tindakan keras oleh militer yang dimulai Agustus lalu sebagai tanggapan atas serangan-serangan oleh ARSA terhadap pos keamanan.

Myanmar telah menolak tuduhan-tuduhan melakukan pembersihan etnis dan membantah sebagai besar laporan melakukan kekejaman. Sebaliknya, Myanmar menyalahkan 'teroris' Rohingya.

Komisi itu adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan masalah di negara bagian Rakhine.

Ikuti Whatsapp Channel Republika