REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani menyerahkan sepenuhnya nasib pakta nuklir 2015 kepada negara-negara Eropa. Teheran dan Eropa tengah mencari celah agar kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tetap terlaksana tanpa Amerika Serikat (AS).
"Bola sekarang berada di pengadilan Eropa setelah AS keluar secara ilegal dari pakta nuklir," kata Presiden Rouhani setelah bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Iran Rob Macaire.
Rouhani mengatakan, sejatinya Iran tidak pernah menginginkan adanya tensi di kawasan dan tidak meminta sengketa dalam perdagangan global. Meski demikian, dia melanjutkan, Teheran tidak akan berdiam diri ketika hak untuk mengekspor minyak dilarang.
JCPOA telah menghindarkan Iran dari sanksi ekonomi internasional. Keluarnya AS dari pakta nuklir tersebut membuat Iran kembali mendapat blokade ekonomi sepihak yang dijatuhkan Paman Sam. Rencananya, sanksi akan mulai diterapkan pada Agustus dengan mengincar sektor perbankan dan November yang membidik bidang perminyakan Teheran.
Rouhani mengatakan, ia beserta sejumlah komandan militer negara mengancam akan mengganggu pengiriman minyak dari negara-negara teluk. Hal itu akan dilakukan jika Washington mencoba mencekik ekspor minyak Iran.
Sebelumnya, AS menyatakan keinginannya untuk menghapus Iran dari pasar minyak dunia. Departemen Luar Negeri AS meminta semua negara menghentikan impor minyak dari Iran sejak November. Iran menyebut AS tengah berupaya mengurangi penjualan minyak Iran yang menjadi sumber pendapatan negara hingga ke titik nol.
Meski demikian, pemerintah Iran mengaku tidak akan tunduk dengan sanksi ekonomi yang akan diberlakukan AS. Teheran menegaskan jika mereka tidak akan pernah mengurangi produksi minyaknya. Mereka bahkan menantang akan memberikan balasan setimpal kepada AS jika Paman Sam bersikeras untuk melarang ekspor minyak Teheran.
Beberapa perusahaan asal UE diketahui menjadi mitra dagang Iran setelah pakta nuklir disepakati tiga tahun lalu. Nilai ekspor dan impor dalam bentuk barang dan jasa UE ke Iran pada 2017 mencapai sekitar 12,9 miliar dolar AS.
Nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sanksi AS kepada Iran membuat perusahaan asal UE khawatir hukuman tersebut akan mengganggu jalannya bisnis dengan Iran jika diteruskan.
Baca: Pengungsi Rohingya Terancam Jadi Korban Perdagangan Manusia
Ikuti Whatsapp Channel Republika