Rabu 01 Aug 2018 14:48 WIB

Polisi Bubarkan Deklarasi Pemerintahan Federal Papua Barat

Pembubaran tersebut tak mendapat perlawanan dari warga.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Hafil
Kampanye OPM
Foto: istimewa
Kampanye OPM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri telah membubarkan acara deklarasi pemerintahan sementara Federal Papua Barat yang diselenggarakan di Distrik Abepura, Jayapura, berdasarkan undangan surat edaran, Selasa (31/7).

"Saya sudah dapat laporan dari Papua itu sudah didatangi petugas kemudian spanduk-spanduk disita mereka membubarkan diri. Jadi sudah tidak ada masalah," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).

Setyo mengatakan, pembubaran tersebut tidak menimbulkan perlawanan dari warga. Dalam pembubaran itu pun menurut Setyo tidak ada satupun orang yang diamankan. "Informasi dr papua tidak ada karena kemarin sudah kita ambil baliho langsung bubar," ujar dia.

Setyo menyatakan, agenda deklarasi itu belum sempat dilaksanakan, namun sudah dibubarkan. Pasalnya, Polri sudah mendapatkan informasi tersebut terlebih dahulu. Polisi melakukan penyitaan atribut dan pembubaran lantaran dianggap mengganggu ketentraman dan kedaulatan. "Itu kan sudah memprovokasi masyarakat," kata Setyo.

Sebuah Surat bertajuk Pengumuman Pemerintahan Sementara Papua Barat Beredar. Surat itu bertuliskan Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) sesuai dengan aturan dan Mekanisme Internasional. Surat tersebut terganggal 31 Mei 2018.

Isi surat tersebut tertulis bahwa rencana pengumuman itu telah dikonfirmasi ke UN, PIF, MSG, ACP, negara-negara anggota PBB di New York, beberapa kedutaan besar di Jakarta dan Jakarta Foreign Correspondence Club di Jakarta.

"Kami mengundang pemimpin dan seluruh rakyat Papua Barat untuk hadir menyaksikan momen penting ini," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB, Yoab Syatfle. Rencananya pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada pukul 11.00 WITA.

Pengumuman pemerintahan sementara ini, dalam surat tersebut merupakan bagian dari kesiapan Papua Barat menuju kemerdekaan, pengakuan internasional, dan menjadi anggota UN, PIF, MSG, dan ACP. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement