REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Mulai September 2018, Prancis akan melarang penggunaan telepon genggam dan tablet di sekolah-sekolah di seluruh negeri.

Sebuah peraturan baru melarang siswa yang berusia 15 tahun ke bawah untuk menggunakan 'semua objek yang memerlukan koneksi' termasuk telepon, tablet, dan jam pintar.

Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer sebelumnya mengatakan pelarangan itu berkenaan dengan masalah kesehatan publik karena anak-anak tidak lagi bermain-bermain selama masa istirahat. Pada Selasa (1/8), Blanquer dalam cuitannya di Twitter mengatakan peraturan itu sudah disetujui parlemen dengan hanya satu orang yang memberikan suara penentangan.

"Terima kasih kepada semua anggota parlemen bagi kemajuan ini untuk sekolah kita." kata Blanquer.

Blanquer mengatakan kepada jaringan televisi berita Prancis BFMTV bahwa aturan baru ini dibuat untuk 'melindungi anak-anak dan remaja. "Kita tahu hari ini ada fenomena kecanduan layar, fenomena buruknya penggunaan telepon berlebihan." katanya.

Harian Prancis Le Monde melaporkan bahwa 62 anggota parlemen mendukung aturan tersebut, dengan banyak lainnya yang abstain. Harian itu mengatakan bahwa ini hanya 'iklan politik' yang tidak akan mengubah apapun.

Aturan pendidikan di Prancis sudah melarang penggunaan telepon selama masa pengajaran, aturan yang sudah berlaku sejak 2010. Alexis Corbiere, wakil pemimpin Partai Unbowed France yang abstain, dan juga seorang mantan guru mengatakan aturan baru tersebut tidaklah diperlukan karena sudah ada aturan serupa.

"Di mata kami ini bukan hukum abad 21, namun hukum dari era jaringan berita dan digital." kata Corbiere.

"Nyatanya, larangan sebenarnya sudah ada. Saya tidak tahu bahwa adanya guru di sekolah di Prancis yang mengizinkan pengunaan telepon di dalam kelas."

Pelarangan penggunaan telepon pintar merupakan kebijakan yang disampaikan Presiden Emmanuel Macron selama kampanye pemilu lalu. Menurut Le Monde, aturan tersebut memberikan pengecualian untuk kepentingan pendidikan bagi murid yang difabel, dan setiap sekolah bisa memutuskan apakah akan memberlakukan aturan tersebut. Sekolah menengah tidak harus mengikuti aturan tesebut namun bisa melakukannya bila menghendaki.

Lihat beritanya dalam bahasa Inggris di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika