REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menyatakan, telah menyalurkan kredit sebanyak Rp 67,7 triliun hingga akhir Juni 2018. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun hingga periode sama sebesar Rp 72 triliun.
Direktur Utama BTPN Jerry NG mengatakan, selama 10 tahun terakhir BTPN tumbuh pesat dengan radio-radio keuangan yang terjaga baik. Sebab, pada akhir September 2007, kredit yang tersalurkan hanya Rp 7,55 triliun dan DPK hanya sebesar Rp 7,65 triliun. Maka bila dibandingkan dengan periode kali ini. Keduanya telah meningkat sembilan kali lipat.
"Aset BTPN sampai akhir Juni pun meningkat menjadi Rp 99,9 triliun. Sebelumnya pada akhir September hanya Rp 9,34 triliun, peningkatannya 10 kali lipat," ujar Jerry melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu, (1/8).
Lebih lanjut, kata dia, sejak pergantian pemegang saham pengendali dan manajemen pada 2008, BTPN tidak lagi sekadar dikenal sebagai bank pensiunan tapi juga mass market. "BTPN juga pioneer dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan nasabah. Perseroan pun meluncurkan sejumlah bisnis baru," kata Jerry.
Pada bisnis segmen mass market serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BTPN memiliki empat program. Pertama BTPN Mitra Usaha Rakyat yang diluncurkan pada 2009, khusus melayani nasabah mikro dengan plafon pinjaman mulai Rp 20 juta. Kini jaringan MUR ada di lebih dari 600 unit di seluruh Indonesia.
Kedua, BTPN Purna Bakti, program ini didesain khusus untuk menjawab kebutuhan nasabah yang telah dan akan memasuki masa purnabakti. Ketiga, BTPN Mitra Bisnis, tujuannya untuk melayani nasabah Mitra Usaha Rakyat yang naik kelas.
Keempat, BTPN Tunas Usaha Rakyat, program ini merupakan inovasi di bisnis pembiayaan mikro dengan memasuki segmen lebih bawah lagi yakni masyarakat prasejahtera produktif. Dengan pembiayaan rata-rata Rp 2 juta per nasabah, segmen ini digarap langsung oleh Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN yang sejak 8 Mei 2018 naik kelas menjadi Bank Umum Syariah.
