REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kantor Presiden Filipina memecat seorang wakil Ombudsman karena mengungkapkan informasi tentang penyelidikan atas dugaan kekayaan Presiden Rodrigo Duterte, yang tidak dijelaskan. Pejabat tersebut dituduh bermaksud memojokkan Duterte.

Arthur Carandang diyakini bertanggung jawab atas korupsi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik karena menyiarkan bukti yang dia miliki tentang dugaan kekayaan Duterte dan keluarganya, yang tak dinyatakan. Sekretaris Eksekutif Salvador Madialdea mengungkapkan kesimpulan tersebut sebagai bagian dari keputusan 10 halaman.

Penyelidikan atas Duterte oleh kantor Ombudsman, lembaga mandiri, dilakukan menyusul keluhan senator terkenal bahwa Duterte mengumpulkan harta 2,2 miliar peso ketika menjadi wali kota. Duterte membantah hal itu.

Penyelidikan tersebut dihentikan pada November tahun lalu. Duterte marah berulang-ulang dan Ombudsman menjadi sasarannya.

Carandang dipecat karena "bersalah akibat keberpihakan" kepada Senator Antonio Trillanes, penentang keras Duterte. "Carandang dianggap bermaksud menyiarkan informasi yang merugikan kepada presiden," demikian keputusan Medialdea.

Mengutip sebuah laporan dari Dewan Anti Pencucian Uang, Medialdea juga mengatakan angka-angka yang Carandang sampaikan "salah dan menyesatkan". Carandang belum menanggapi pemecatannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika