REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKS Mahfudz Siddiq mengaku terkejut dengan pernyataan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin yang membuka opsi abstain pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 jika Prabowo Subianto tak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden (cawapres). Mahfudz mengingatkan internal partainya untuk tidak asal bicara terkait keputusan koalisi.
Mahfudz mengatakan kader partainya perlu berhati-hari berbicara karena pernyataan bisa berdampak menurunkan elektabilitas partai menjelang pilpres mendatang. “Saya menyangkan masih saja ada jubir-jubir PKS yang bicara beragam,” kata dia, Kamis (2/8).
Untuk menghindari pendapat beragam beredar di publik, Mahfudz menyarankan, para petinggi PKS sebaiknya menjalin komunikasi internal secara tertutup. Semua pihak agar menyerahkan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai pemimpin tertinggi parai.
Mahfudz menerangkan pernyataan Suhud dapat berimplikasi pada dua hal, yakni ketidakpahaman soal Undang-Undang Pemilu dan kesan bahwa PKS terlalu ngotot. “Menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang karena peserta Pemilu tidak boleh abstain. Dia (Suhud) mestinya paham undang-undang,” kata Mahfudz.
Terkait sikap PKS yang ngotor cenderung ngoyo, Mahfudz mengatakan, bukan tidak mungkin persepsi yang munculi di publik bahwa PKS haus akan kekuasaan. “Orang akan melihat PKS kok sangat ngoyo. Sementara Pak Prabowo sudah juga ketemu dengan PKS, dan pimpinan-pimpinan partai koalisi. Nanti ruang negosiasi makin sempit,” kata dia.
Ia menambahkan hal ini juga berimplikasi pada ruang negosiasi PKS dengan Prabowo dan partai-partai koalisi. Ia mengatakan opsi abstain PKS akan berdampak negatif dan mempersulit ruang negosiasi.
Ia menambagkan Prabowo sebagai kandidat capres bisa menanggapi negatif pernyatan Suhud. Alhasil, posisi cawapres bisa tidak didapatkan dan simpati masyarakat terhadap PKS bisa hilang.
“Peluang PKS mendapatkan cawapres masih besar jika komunikasi dilakukan secara baik,” tuturnya.
Mahfudz mengatakan PKS sudah menyodorkan sembilan nama kepada Prabowo. Satu dari sembilan nama tersebut juga masuk dalam rekomendasi Forum Ijtima' GNPF Ulama, yakni Salim Segaf Al-Jufri.
Namun untuk proses selanjutnya, PKS bisa menyerahkan kepada partai koalisi dan Prabowo. Mahfud mengingatkan Prabowo berhak menentukan pilhan cawapres yang akan mendampinginya.
Sebelumnya, Rabu (1/8) kemarin, Suhud Aliyudin menyatakan partainya akan membuka opsi abstain jika Prabowo sebagai capres tidak memilih cawapres dari PKS. Namun pada Kamis (2/8), Suhud mengklarifikasi pernyataan tersebut sebagai pernyataan pribadi.
Hingga saat ini, PKS masih menunggu keputusan soal cawapres yang akan dipilih Prabowo. Pembahasan mengenai cawapres yang diusung PKS, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat belum menemui titik temu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika