REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Anggota parlemen memberi waktu satu bulan kepada Presiden Hassan Rouhani untuk datang ke parlemen menjawab pertanyaan mengenai penanganan pemerintah atas masalah ekonomi Iran.
Untuk pertama kali parlemen memanggil Rouhani. Rouhani berada di bawah tekanan dari kubu garis keras agar mengubah kabinetnya setelah hubungan dengan Amerika Serikat memburuk dan kesulitan ekonomi yang dihadapi Iran.
Kantor berita semiresmi ISNA, Rabu (1/8), mengatakan pembuat undang-undang ingin menanyakan Rouhani antara lain tentang nilai mata uang riyal yang turun dan kehilangan lebih dari setengah nilainya sejak April, pelemahan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan angka pengangguran.
Rouhani, seorang pragmatis yang mengurangi ketegangan dengan Barat dengan menandatangani perjanjian nuklir pada 2015, menghadapi peningkatan reaksi sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada Mei dan mengatakan akan memberlakukan kembali sanksi, yang akan mencekik ekonomi Iran, termasuk ekspor minyaknya.
ISNA mengatakan para pembuat UU juga ingin Rouhani menjelaskan mengapa, lebih dua tahun setelah perjanjian penting itu, bank-bank Iran masih mempunyai akses terbatas ke layanan finansial dunia. Perjanjian nuklir itu mengekang program nuklir Iran sebagai ganti pencabutan sebagian besar sanksi inetrnasional.
Pemanggilan Rouhani bersamaan dengan ketakpuasan lebih lanjut yang ditunjukkan oleh warga masyarakat. Sejumlah protes pecah di Iran sejak permulaan tahun akibat harga-harga tinggi, kekurangan air, pemutusan aliran listrik, dan dugaan korupsi di negara itu.
Pada Selasa, ratusan orang berunjuk rasa di kota-kota di Isfahan, Karaj, Shiraz dan Ahvaz, sebagai protes atas inflasi yang tinggi sebagian akibat nilai riyal yang lemah. Ketua parlemen Ali Larijani mengatakan sebagaimana dikutip televisi negara Rouhani akan mempunyai waktu satu bulan untuk menghadiri sidang di parlemen dan menyampaikan pernyataan pemerintah mengenai isu-isu tersebut.
Pemerintah berusaha dalam beberapa tahun sebelumnya untuk menangguhkan seruan-seruan menanyakan Rouhani di parlemen dengan meyakinkan para pembuat UU menarik pertanyaan-pertanyaan mereka. Tampaknya usaha-usaha oleh pemerintah untuk melobi mereka telah gagal kali ini.
Walaupun 80 anggota parlemen mengajukan pertanyaan mereka kepada Rouhani, seorang sekutu Rouhani, wakil presiden untuk urusan parlementer Hosseinali Amiri, menyebut proses itu tidak konstitusional. "Beberapa pembuat undang-undang, yang diyakinkan agar menarik kembali pertanyaannya, didorong oleh anggota lain di parlemen mengajukan kembali pertanyaan itu," kata Amiri seperti dikutip kantor berita Tasnim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika