REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Upaya melakukan business linkage (mengaitkan pemain lokal dalam jaringan produksi global) untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakuan Bank Indonesia (BI) direspons positif kalangan wakil rakyat.
"Ini upaya bagus untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama untuk usaha kecil dan menengah dalam ekonomi syariah," ungkap Ketua Badan Anggaran DPR RI, Aziz Syamsuddin, di sela Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2018, dengan tema 'Mendorong Regional Sumatera sebagai Islamic Economic Hub melalui Implementasi Business Linkage', Kamis (2/8), di Bandar Lampung.
Apalagi, lanjutnya, upaya tersebut dilakukan di beberapa regional di Indonesia. Hanya saja, menurut Aziz, tujuan akhir berupa penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui upaya linkage tadi bisa lebih mudah dicapai jika didukung seluruh komponen, baik pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat.
"Makanya kami di DPR, sebagai mitra kerja dari BI, juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan swasta, juga ikut mendorong supaya semuanya bisa mengembangkan ekonomi dan keuangan syriah yang sudah diinisiasi BI," ujar Aziz. Langkah seperti ini dinilainya bisa memberikan pemberdayaan pada potensi-potensi di daerah serta pendalaman dari sektor-sektor ekonomi syariah. Juga sebagai bentuk edukasi pada pelaku bisnis syariah untuk bisa lebih baik.
Secara keseluruhan terkait linkage, Aziz menambahkan tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk agar bisa diterima pasar internasional. Sehingga benar-benar meningkatkan nilai ekspor sekaligus membantu mengurangi defisit transaksi berjalan.
Terkait sektor yang perlu diprioritaskan, Aziz berpendapat baik sektor riil dan sektor pembiayaan harus didorong secara pararel dan bersamaan. "Pembiayaan kalau tidak ada pemberdayaan, timpang. Begitu juga kalau pemberdayaan tanpa pembiayaan. Intinya bagaimana pengembangan kedua sektor itu berjalan simultan, pararel dengan melibatkan semua stakeholder. Saya, sebagai putra Lampung, mengapresiasi upaya BI dan pemerintah provinsi menempatkan Lampung sebagai salah satu sentra pengembangan ekonomi syariah."
Tanggapan senada juga dilontarkan Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Junaidy Auly. "Saya kira upaya linkage harus terus dikembangkan. Ini merupakan langkah nyata yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Begitupun, menurut Junaidy, apa yang sudah dilakukan bisa lebih baik lagi jika upaya tersebut menjadi bagian dari sebuah road map besar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. "Jadi bukan upaya yang bersifat sporadis." Dikatakannya road map perlu terlebih dulu ditentukan sehingga lebih jelas siapa mengerjakan apa, bagaimana regulasinya serta langkah-langkah yang perlu dilakukan. "Ini lebih penting," ujarnya.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kata Junaidy, tidak bisa hanya melibatkan BI saja karena memiliki keterbatasan. "BI itu hanya bicara makro, sedangkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga bicara sektor riil. Jadi perlu melibatkan semua pihak, terlebih dulu menyusun road map, barulah pengembangan sektor riil dan pembiayaan syariah bisa berjalan simultan. Tapi, apapun, apa yang sudah dilakukan BI perlu didukung dan diperkuat," kata Junaidy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika