Catut Nama Ketua MUI Sumbar, Relawan Jokowi Minta Maaf

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi (FKRPJ) meminta maaf kepada Buya Gusrizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat, yang namanya secara sepihak dimasukkan ke dalam daftar pengurus FKPRJ. Forum yang dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Jokowi (Rejo), Sidarto Danusubroto, pada Kamis (2/8) lalu tersebut memang memasukkan sejumlah nama penting di Sumbar sebagai pengurus.

Melalui surat resmi nomor 03/FKRPJ-SB/VIII/2018 dan pernyataan media yang diterbitkan pada Jumat (3/8) kemarin, FKRPJ meminta maaf atas kelalaian pihaknya dalam memasukkan nama Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar sebagai salah satu Dewan Penasehat pada forum tersebut. Pernyataan maaf disampaikan oleh Sekretaris FKRPJ Mirwan Pulungan mewakili Ketua Umum FKRPJ Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin yang saat ini sudah terbang kembali ke Jakarta.

Mirwan menjelaskan, dimasukkannya nama Buya Gusrizal merupakan hasil kesepakatan dari Tim Formatur yang sepakat memasukkan nama Ketua MUI Sumbar itu sebagai salah satu Anggota Dewan Penasihat.

"Para formatur hanya melihat dari sisi positifnya saja. Namun mungkin yang jadi kekurangan dari kami adalah bahwa dimasukkan nama Buya Gusrizal Gazahar sebagai anggota Dewan Penasihat belum sempat kami bicarakan kepada beliau," jelas Mirwan.

Mirwan menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena keterbatasan waktu, sejak pertama kali pertemuan untuk membentuk pengurus hingga acara pengukuhan yang mendatangkan ketua Tim Penggalangan Relawan Jokowi, Sidharta Danusubroto.

"Kami juga sudah merencanakan akan menemui langsung Buya Gusrizal sekaligus menyampaikan permohonan maaf kami baik secara lisan maupun tertulis," katanya.

Bahkan, lanjut Mirwan, Ketua FKRPJ Mayjend Hartind juga sudah menyampaikan maaf kepada Buya Gusrizal melalui sambungan telpon. Buya Gusrizal juga dikabarkan sudah memberikan tanggapan langsung kepada pihak FKRPJ.

Menanggapi protes dari Buya Gusrizal Gazahar dan beberapa tokoh Sumbar lainnya, Formatur FKRPJ kemudian meninjau kembali bentuk kepengurusan organisasi. Hasilnya, FKRPJ memutuskan untuk tidak mencantumkan lagi nama-nama Dewan Penasihat yang dimaksud berikut dengan jabatannya.

Sebagai penggantinya, jabatan Dewan Penasihat disebut terdiri dari tokoh ulama, tokoh adat dan ninik mamak, tokoh cendekiawan, cerdik pandai, dan tokoh pemuda.

"Formatur dan Pengurus Forum menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh nama-nama tokoh masyarakat, alim ulama, ninik mamak, tokoh adat, cendekiawan, cerdik pandai dan tokoh pemuda. Sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya atas kekhilafan dan kesalahan ini," tulis surat resmi FKRPJ.

Pihak FKRPJ juga meminta agar berita mengenai miskomunikasi dengan MUI Sumbar tidak lagi diperpanjang. "Ya, saya rasa semua sudah selesai. Jadi setelah dimuatnya berita permohonan maaf kami, kami merasa tidak ada lagi miskomunikasi," ujar Mirwan.

Sementara, Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gajahar, dalam sebuah pernyataannya di akun media sosial pribadinya mengatakan, tidak pernah terlibat dalam politik praktis meskipun politik bagian dari ajaran Islam. Buya Gusrizal menyatakan hanya menjalankan politik keumatan.

"Karena saya memilih majelis ulama, maka semenjak dulu saya tidak berpolitik praktis dan hanya menjalankan politik keumatan," kata Buya Gusrizal.

Karena itu, lanjut Buya Gusrizal, pencatutan namanya sebagai Relawan Jokowi adalah sikap tidak berakhlak. "Ini bisa merusak wibawa MUI Sumbar," kata Gusrizal.

Nama lainnya

Sebelumnya, dalam lampiran SK kepengurusan FKRPJ, terpampang sejumlah nama rektor universitas negeri maupun swasta di Sumbar. Di antaranya, Rektor Universitas Andalas (Unand) Tafdil Husni, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Rektor UIN IB Padang, Eka Putra Wirman, Rektor Universitas Baiturrahmah, Musliar Kasim.

Selain rektor, sederet nama ulama Sumbar juga terdaftar dalam kepengurusan tim pemenangan Jokowi itu. Di antaranya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elha, Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, dan Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad. Dari nama tokoh ulama itu, baru Ketua MUI Sumbar yang membantah SK tersebut dan menegaskan namanya dicatut tim FKRPJ Sumbar 2019.

Sebagian sudah membantah keterlibatan mereka dalam kepengurusan itu. Penolakan juga datang dari Rektor Universitas Andalas (Unand), Tafdil Husni, yang mengaku tidak tau menahu soal dimasukkannya namanya dalam daftar Pengurus FKRPJ.

Tafdil mengaku kaget karena tiba-tiba saja namanya muncul. Akibat klaim yang disampaikan FKRPJ, Tafdil bahkan sempat mengadu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur.

"Saya juga sudah lapor pak Menristekdikti, Mohamad Nasir tadi saat beliau menghadiri kirab api obor Asian Games," katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Eka Putra Wirman juga membantah dirinya tergabung dalam FKRPJ. "Itu tidak benar, nama saya dicatut," kata Eka.

Meski begitu Eka membenarkan bahwa Ketua FKRJ Sumbar 2019, Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin pernah menghubunginya. Apalagi nama-nama yang masuk dalam daftar pengurus adalah kerabatnya. Namun sebagai ASN, Eka meyakinkan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam urusan politik praktis.

"Terkait nama saya masuk ini, saya sudah lapor ke Menteri Agama, ke Dirjen Dikti. Saya juga sudah bilang ke Ketuanya (FKRJ) untuk mencabut nama saya dari daftar tim relawan," kata Eka.

FKRPJ sendiri dibentuk untuk menaungi berbagai organisasi pendukung Jokowi seperti Relawan Jokowi (Rejo), Bela Jokowi (Bejo), Relawan Jokowi Center (RJC), Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Relawan Muslim Jokowi, Pro Jokowi (Projo), dan Forum Lintas Ormas Pendukung Jokowi (Forlap Jokowi). Keberadaan FKRPJ berupaya menaikkan dan memperkuat basis-basis Jokowi di semua daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika