REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Kepolisian Nasional Filipina (PNP) memberhentikan 2.181 perwira kepolisian nakal dari kesatuan sejak Rodrigo Duterte mulai menjabat sebagai presiden pada Juni 2016. Demikian disampaikan juru bicara kepresidenan Harry Roque, Senin (7/8).
"PNP akan selalu tegas dalam membersihkan jajarannya," kata Roque dalam acara jumpa pers.
Ia mengungkapkan, sebanyak 2.181 polisi yang dibebastugaskan terhitung dari Juli 2016 hingga Juli 2018. Jumlah itu termasuk 1.828 personel yang melakukan pelanggaran berat serta 353 lainnya yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
"(Jumlah) ini merupakan bagian dari 6.401 perwira kepolisian, yang kasus administratifnya sudah diselesaikan terkait berbagai pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam kejahatan, kesalahan berat, kelalaian tugas, pelanggaran serius, penyelewangan jabatan, ketidakjujuran dan korupsi," kata jubir.
Baca juga, Duterte Targetkan Seluruh Mahasiswa Filipina Bebas Narkoba.
Roque mengatakan, pemerintahan Duterte bertekad untuk terus menegakkan disiplin di organisasi kepolisian. Ketika mulai menjalankan jabatan pada Juni 2016, Duterte menyatakan tekad untuk mereformasi kepolisian Filipina beranggotakan 190 ribu personel, membersihkan korupsi serta menumpas kejahatan.
Berbagai laporan menyangkut keterkaitan polisi dengan kasus penculikan, perdagangan narkoba, perampokan, penyiksaan dan kejahatan-kejahatan lainnya terus merongrong kepolisian. Keadaan itu mengacaukan kampanye pemerintahan Duterte untuk menumpas perdagangan narkoba dan kejahatan.
Duterte telah berkali-kali memperingatkan para polisi untuk bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak citra dan kredibilitas kepolisian.
Pada 1 Agustus, Duterte sekali lagi memperingatkan bahwa ia akan mengakhiri polisi-polisi yang terlibat dalam kejahatan. "Ini janji saya pada kalian, termasuk para personel berseragam, jangan terlibat narkoba atau menjadi pembunuh bayaran, karena saya akan membuat kalian menjadi proyek saya," tegas Duterte.
Pernyataan itu ia sampaikan saat berpidato pada perayaan ke-68 tahun pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan ke-69 tahun Badan Koordinasi Intelijen Nasional di Pasay City.
Ikuti Whatsapp Channel Republika