REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Ratusan warga suku Hui, yang beragama Islam, mengadakan gerakan duduk sebagai penentangan terhadap rencana pemerintah menghancurkan masjid baru dan besar di kawasan Ningxia, Cina barat. Cina secara resmi menjamin kebebasan agama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pejabat gugup menghadapi kemungkinan radikalisasi dan kekerasan menguat di kawasan dengan banyak penduduk Muslim.
Pejabat di kota Weizhou dalam pemberitahuan pada 3 Agustus mengatakan Masjid Raya Weizhou, dengan sejumlah menara dan kubah dalam gaya bangunan Timur Tengah, tidak memperoleh izin memadai sebelum pembangunannya. Masjid itu akan dibongkar dengan paksa pada Jumat (10/8), kata mereka di pemberitahun itu, yang tersebar luas di kalangan Muslim Cina di media sosial.
Perintah itu mengundang kemarahan di kalangan warga desa, tetapi pembicaraan antara perwakilan masjid dan pejabat-pejabat gagal mencapai kesepakatan, sementara itu jamaah menolak rencana pemerintah membongkar masjid jika kubah-kubahnya diganti dengan pagoda yang lebih mencerminkan gaya Cina, kata satu sumber di kawasan itu kepada Reuters.
Ratusan warga desa berkumpul di masjid tersebut pada Jumat pagi, dan wali kota Weizhou dijadwalkan mengadakan pembahasan di waktu sore. "Kalau kami tanda tangani, kami menjual keyakinan kami," kata seorang pendukung Masjid Weizhou dalam pesan singkat melalui aplikasi Wechat yang dilihat Reuters.
Dia mendesak warga desa jangan menandatangani rencana pembangunan kembali masjid tersebut. "Saya tak dapat berbicara tentang isu ini," kata Direktur masjid itu Ding Xuexiao ketika dihubungi lewat telepon.
Imam masjid Ma Liguo mengatakan situasi saat ini sedang dikoordinasikan. Keduanya tidak memberikan penjelasan.
Ada protes di masjid itu pada Jumat, kata seorang pria di kantor urusan agama pemerintah di kawasan tersebut, Perhimpunan Islam, membenarkan. Dia menambahkan pemerintah hanya ingin struktur itu direnovasi untuk mengurangi skalanya.
"Pembahasan dengan publik sedang berlangsung. Konsensus belum dicapai mengenai rencana renovasi tersebut," kata pria itu, yang menolak jati dirinya disebutkan.
Reuters belum memperoleh tanggapan dari pemerintah Weizhou dan pejabat di Tongsin, yang dekat dengan kawasan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika